Sumenep, pilarjatim.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD, SMP, dan SMA tidak boleh berubah menjadi ladang permainan oknum yang mengorbankan kesehatan anak-anak demi keuntungan pribadi. Guru, wali murid, dan masyarakat diminta tidak diam serta berani mengawasi secara ketat penyaluran MBG di setiap sekolah.
Pengawasan bukan formalitas. Ini menyangkut nyawa dan masa depan anak bangsa. Setiap makanan yang dibagikan harus layak konsumsi, higienis, segar, dan sesuai standar gizi. Jika ditemukan makanan bau, basi, kotor, tidak sesuai menu, atau mencurigakan, maka wajib ditolak secara massal.
Penolakan serempak adalah bentuk perlawanan sah terhadap praktik curang. Diam berarti membiarkan anak-anak menjadi korban.
Masyarakat juga didorong tidak takut melapor. Dokumentasikan setiap kejanggalan dengan foto, video, dan keterangan tertulis, lalu laporkan melalui jalur resmi maupun ke ruang publik.
Bukti awal ini penting agar pemerintah tidak menutup mata dan segera melakukan audit serta evaluasi total.
Pemerintah daerah diminta tidak ragu memutus kontrak pihak pengelola atau rekanan yang terbukti bermain curang. Tidak ada toleransi. Jika ditemukan unsur korupsi, manipulasi, atau penyalahgunaan anggaran negara, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
MBG adalah hak anak, bukan komoditas bisnis gelap. Keberanian guru, wali murid, dan masyarakat untuk mengawasi, menolak, dan melapor adalah satu-satunya benteng agar program ini tetap bersih, jujur, dan berpihak pada kesehatan siswa.
