Sumenep , pilarjatim.id — Polemik dugaan penimbunan BBM dan isu penjualan solar bersubsidi dengan harga tinggi di wilayah Pulau Sapeken akhirnya mendapat tanggapan keras dari pemilik APMS setempat, H. Ardi.
H. Ardi secara tegas membantah seluruh informasi yang disampaikan oleh seorang pria bernama Juhari yang mengaku sebagai aktivis LSM asal Pulau Kangean. Menurutnya, tudingan yang selama ini beredar tidak sesuai fakta di lapangan dan justru berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
“Semua yang disampaikan itu tidak benar. Informasi yang dibuat dan disebarkan saudara Juhari sangat merugikan kami dan membuat masyarakat gaduh,” tegas H. Ardi saat memberikan klarifikasi.
Menurut pihak APMS, Juhari selama ini kerap membuat pemberitaan terkait wilayah Sapeken, padahal yang bersangkutan bukan berasal dari wilayah tersebut. Bahkan, H. Ardi menilai ada kecenderungan penyampaian informasi yang tidak akurat dan terkesan menyerang pihak tertentu tanpa dasar yang jelas.
Tak hanya itu, H. Ardi juga mengungkap dugaan adanya permintaan uang yang dilakukan oleh Juhari kepada pihak APMS. Namun, permintaan tersebut disebut tidak dipenuhi sehingga muncul berbagai tudingan dan pemberitaan miring.
“Dia sempat meminta uang, tapi tidak kami penuhi. Sekarang malah membuat isu macam-macam. Ini model LSM lapar siang malam,” ujar H. Ardi dengan nada geram.
Pernyataan H. Ardi juga diperkuat oleh Kepala Desa Sapeken bersama aparat desa setempat. Mereka membantah keras adanya dugaan penimbunan BBM maupun tuduhan penjualan solar dengan harga Rp9.000 seperti yang disebutkan Juhari.
“Tidak ada penimbunan BBM di APMS Sapeken. Informasi penjualan solar Rp9.000 itu juga tidak benar. Itu bohong,” tegas aparat desa.
Pihak desa berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Mereka meminta agar setiap tuduhan disertai data valid dan tidak asal menyebarkan isu yang dapat merusak nama baik seseorang maupun lembaga.
Kasus ini pun menjadi perhatian warga Sapeken yang mulai geram dengan munculnya informasi-informasi liar tanpa bukti kuat. Sejumlah tokoh masyarakat meminta agar pihak-pihak yang sengaja menyebarkan kabar bohong dapat diproses sesuai aturan yang berlaku agar tidak terus memecah kondusivitas masyarakat kepulauan.
