Sumenep, pilarjatim.id — Amarah publik di Kecamatan Arjasa kini mencapai titik didih. Dugaan penyalahgunaan gas LPG subsidi 3 kg oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Berkah Nusantara Peduli di Dusun Ngomber, Desa Laok Jang-Jang, tak lagi dianggap isu biasa—ini sudah berubah menjadi simbol ketidakadilan yang menyulut kemarahan masyarakat.
Gas “melon” yang seharusnya menjadi penopang hidup masyarakat kecil, kini diduga justru dialihkan untuk kepentingan operasional program. Di saat warga harus berburu LPG dengan harga melambung hingga sekitar Rp28.000, muncul dugaan penggunaan oleh pihak yang seharusnya tidak berhak.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen. Aktivis, media, hingga tokoh masyarakat turun bersuara. Salah satunya Moh. Rofik, yang dengan tegas menyebut persoalan ini sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi.
“Ini bukan lagi sekadar dugaan pelanggaran biasa. Kalau benar terjadi, ini sudah menyentuh hak dasar masyarakat kecil. LPG subsidi itu untuk rakyat, bukan untuk kepentingan lain. Tidak heran kalau sekarang langka dan mahal,” tegasnya dengan nada geram.
Ia juga mengajak seluruh elemen, khususnya media dan organisasi sipil, untuk tidak tinggal diam dan terus mengawal isu ini hingga tuntas.
“Kami minta ini tidak ditutup-tutupi. Harus ada sidak. Harus ada penjelasan terbuka. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan sementara pihak terkait diam,” lanjutnya.
Sorotan tajam juga mengarah pada pihak pengawas dan koordinator wilayah yang hingga kini belum memberikan klarifikasi. Sikap bungkam ini justru memperkeruh situasi dan menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap dugaan pelanggaran.
“Diamnya pihak pengawas hanya menambah kecurigaan. Ini bukan masalah kecil. Ini soal distribusi barang subsidi yang diatur negara,” ujar salah satu aktivis lokal.
Desakan publik kini semakin keras. Masyarakat meminta pemerintah dan instansi berwenang segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak, audit, dan penelusuran menyeluruh. Mereka menuntut kejelasan—apakah benar terjadi penyalahgunaan, atau ada penjelasan lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
Jika dugaan ini terbukti, maka persoalan yang dihadapi bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap program yang seharusnya membantu masyarakat.
Situasi di lapangan kini memanas. Warga mulai kehilangan kesabaran. Satu hal yang menjadi garis tegas dari suara publik: subsidi harus kembali ke tangan yang berhak, dan setiap dugaan penyimpangan harus diusut tanpa kompromi.
