Sumenep, pilarjatim.id – Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, dengan nilai lebih dari Rp200 juta menjadi perhatian publik. Dana yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2025 itu dipertanyakan sejumlah aktivis kepulauan karena dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Seorang aktivis kepulauan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep untuk meminta klarifikasi terkait pengelolaan anggaran tersebut.
“Karena dana itu bersumber dari pemerintah dan ditujukan untuk kesejahteraan warga, maka pengurus BUMDes harus terbuka dan bertanggung jawab,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, manfaat program yang dijalankan BUMDes belum dirasakan secara merata, terutama oleh para petani yang disebut sebagai kelompok sasaran utama. Ia menilai perlu ada penjelasan rinci mengenai realisasi kegiatan dan distribusi manfaatnya.
Sementara itu, Ketua BUMDes Desa Saur Saebus, Moh. Ramlah, membantah adanya penyimpangan. Ia menegaskan seluruh dana dikelola secara internal oleh BUMDes dan difokuskan untuk kegiatan pertanian di wilayah desa.
“Dana tersebut digunakan untuk pekerjaan yang melibatkan petani. Fokus kegiatan memang di Saur Saebus,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tidak semua petani dapat dilibatkan karena keterbatasan kebutuhan tenaga kerja. Namun ia mempersilakan pihak yang ingin memastikan untuk datang langsung ke lokasi kegiatan.
“Kegiatan dimulai sejak September 2025 dan seluruh aktivitas memiliki dokumentasi. Pekerjaan masih berjalan hingga masa panen,” katanya.
Meski telah ada penjelasan dari pihak BUMDes, desakan agar laporan penggunaan anggaran dibuka secara rinci tetap menguat. Aktivis dan masyarakat berharap adanya transparansi menyeluruh agar tidak menimbulkan polemik serta memastikan dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan bersama
