MALANG,PilarJatim.id– Integritas lembaga peradilan kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya dua versi putusan berbeda dalam satu nomor perkara yang sama di Pengadilan Negeri Kota Malang. Dugaan tersebut mencuat usai pelaksanaan eksekusi sebuah rumah bernilai sekitar Rp2,5 miliar yang kini dipersoalkan oleh pihak termohon.
Kuasa hukum termohon, Lydia Retnani, S.H., secara tegas menyebut eksekusi tersebut berpotensi cacat hukum karena diduga didasarkan pada dokumen putusan yang berbeda dengan putusan resmi yang terpublikasi dalam sistem Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Jika dugaan ini terbukti benar, persoalannya tidak lagi sekadar sengketa perdata. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas sistem peradilan itu sendiri.”Menurut Lydia, pihaknya menemukan kejanggalan pada Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Mlg. Dalam penelusuran yang dilakukan, terdapat dua dokumen putusan dengan nomor perkara yang sama namun memiliki perbedaan pada salah satu amar putusan. “Bagaimana mungkin satu nomor perkara memiliki dua amar putusan yang berbeda?
” ini bukan persoalan administratif biasa karena berpotensi memengaruhi hak-hak para pihak,” ujar Lydia.
Ia menjelaskan bahwa salah satu putusan diperoleh dari sistem resmi Direktorat Mahkamah Agung yang telah dilengkapi barcode dan watermark elektronik sebagai bentuk autentikasi dokumen negara. Namun saat dokumen serupa diakses melalui sistem Pengadilan Negeri Malang, ditemukan perbedaan substansi dalam amar putusan.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai validitas dokumen yang digunakan sebagai dasar tindakan hukum, termasuk pelaksanaan eksekusi.
Lebih jauh lagi, dokumen yang dipersoalkan itu disebut telah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara lain yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor Perkara 14/Pdt.G/2026/PN Mlg.
“Bukan persoalan administratif biasa karena berpotensi memengaruhi hak-hak para pihak,” ujar Lydia.
ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas. Sebab apabila terdapat perbedaan amar putusan dalam satu nomor perkara, maka kepastian hukum yang menjadi fondasi utama peradilan dapat dipertanyakan.
“Yang menjadi kekhawatiran kami adalah masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Jika dokumen putusan saja berbeda, publik berhak bertanya mana yang sebenarnya sah dan menjadi dasar penegakan hukum,” kata Lydia.
Di sisi lain, pelaksanaan eksekusi telah menyebabkan kliennya kehilangan aset rumah yang nilainya diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar. Selain itu, pihak termohon juga mengaku menemukan kerusakan serta kehilangan sejumlah barang setelah proses eksekusi berlangsung. Persoalan ini memunculkan tuntutan agar lembaga pengawas peradilan tidak tinggal diam.
“Lydia mengaku telah mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Yudisial, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, hingga Ketua Mahkamah Agung RI. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah benar terdapat perbedaan dokumen putusan dan bagaimana hal itu bisa terjadi dalam sistem administrasi peradilan.
Kasus ini pada akhirnya bukan hanya menyangkut sengketa antara para pihak yang berperkara. Yang menjadi taruhan adalah integritas dokumen hukum negara, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Hingga berita ini diterbitkan, Pengadilan Negeri Malang maupun pihak terkait belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan adanya dua versi putusan dalam perkara tersebut.
Namun semakin lama klarifikasi tidak diberikan, semakin besar pula ruang spekulasi dan kecurigaan publik terhadap proses penegakan hukum. Publik kini menunggu jawaban tegas: apakah benar terdapat dua versi putusan dalam satu perkara, atau ada penjelasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
Sebab dalam negara hukum, keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan secara transparan.
