JAKARTA, pilarjatim.id — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa praktik mafia peradilan masih menjadi ancaman serius bagi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Fenomena ini dinilai terus merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, karena melibatkan permainan kekuasaan, uang, dan jaringan orang dalam yang mempengaruhi independensi hakim.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai bahwa mafia peradilan tidak mungkin beroperasi tanpa adanya keterlibatan pihak internal dalam sistem peradilan. Menurutnya, intervensi terhadap hakim—baik oleh kepentingan politik maupun kekuatan finansial—merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip negara hukum.
“Kalau tidak ada orang dalam, mafia peradilan tidak akan bisa bekerja. Itu sebabnya kita harus memperkuat mekanisme pengawasan, terutama terhadap hakim,” tegas Nasir.
Dalam konteks itu, Nasir mendorong agar peran Komisi Yudisial (KY) diperkuat secara signifikan. Ia menilai KY memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas hakim, mulai dari proses rekrutmen, pengawasan perilaku, hingga evaluasi kinerja.
Menurutnya, pengawasan yang objektif, transparan, dan akuntabel adalah kunci untuk memutus mata rantai mafia hukum yang selama ini sulit diberantas.
“Evaluasi terhadap hakim harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Jika pengawasan kuat, ruang untuk intervensi dan permainan kotor akan semakin sempit,” ujarnya.
Nasir juga mengingatkan bahwa keadilan bukan hanya soal putusan di atas kertas, tetapi juga tentang kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum. Jika mafia peradilan dibiarkan, maka yang runtuh bukan hanya satu perkara, melainkan legitimasi negara hukum itu sendiri.
Komisi III DPR RI berkomitmen terus mendorong reformasi sektor peradilan, termasuk melalui penguatan kewenangan Komisi Yudisial dan pembenahan sistem rekrutmen serta promosi hakim, agar pengadilan benar-benar menjadi benteng terakhir keadilan bagi seluruh warga negara.
