JAKARTA — Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa kelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah keterbatasan luas hutan di Pulau Jawa yang menampung mayoritas penduduk Indonesia, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dinilai menjadi kunci masa depan lingkungan sekaligus ekonomi rakyat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menekankan bahwa perlindungan dan pelestarian hutan tetap menjadi mandat utama. Namun, upaya itu harus disertai dengan inovasi agar hutan yang terjaga juga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar.
“Tugas utama kita tetap melindungi, melestarikan, dan menjaga hutan. Tetapi tahapan berikutnya adalah menuntut adanya inovasi, agar dari hutan yang terjaga itu juga bisa lahir peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegas Alex.
Ia menilai, pendekatan lama yang memisahkan konservasi dan kesejahteraan tidak lagi relevan. Ke depan, masyarakat justru harus ditempatkan sebagai mitra utama dalam pengelolaan hutan, sehingga mereka memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak fungsi ekologisnya.
Melalui kunjungan kerja ke daerah, Komisi IV DPR RI aktif menyerap aspirasi dari pemerintah daerah, kelompok masyarakat, hingga pemangku kepentingan kehutanan. Masukan tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, inovatif, dan berpihak pada keberlanjutan.
Alex berharap pengelolaan hutan ke depan tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan agroforestry, ekowisata, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu.
“Jika hutan lestari dan masyarakat sejahtera, maka kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat,” pungkasnya.
