PANGKALPINANG, pilarjatim.id – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Bangka Belitung bukan lagi sekadar isu musiman. Fakta di lapangan menunjukkan warga harus antre berjam-jam demi mendapatkan satu tabung gas subsidi. Bahkan, kondisi ini berlangsung hingga tiga minggu, bahkan berbulan-bulan di sejumlah wilayah.
Jeritan masyarakat akhirnya sampai ke telinga wakil rakyat. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, langsung mengambil sikap tegas saat Kunjungan Spesifik (Kunspek) di Pangkalpinang. Dalam pertemuan tersebut, ia tak segan “menyentil keras” manajemen Pertamina terkait kelangkaan yang terus berulang.
“Kalau memang ternyata masih terjadi kelangkaan BBM atau LPG 3 kilogram menjelang Lebaran, lebih baik GM-nya bergeser saja. Mungkin sudah terlalu nyaman,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal keras bahwa DPR tidak lagi memberi ruang toleransi terhadap kelangkaan energi yang terus terjadi. LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Ketika distribusi terganggu, dampaknya langsung dirasakan dapur rakyat.
Kelangkaan yang berulang ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah persoalan ada pada distribusi, pengawasan, atau justru tata kelola internal? DPR menilai solusi konkret harus segera dihadirkan, bukan sekadar klarifikasi normatif atau janji evaluasi.
Bambang Patijaya menekankan bahwa negara wajib memastikan energi subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak. Pengawasan distribusi, penataan rantai pasok, serta evaluasi kinerja pejabat terkait harus dilakukan secara terbuka dan tegas.
“Rakyat butuh kepastian. Jangan sampai menjelang momentum penting seperti Lebaran, masyarakat kembali dipaksa antre dan cemas,” ujarnya.
Komisi XII DPR RI berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini hingga ada perbaikan nyata. Karena bagi masyarakat Bangka Belitung, LPG 3 kilogram bukan sekadar tabung gas — melainkan urusan hidup sehari-hari.
