Raas Sumenep, pilarjatim.id – Kemarahan masyarakat Kepulauan Raas terhadap buruknya pelayanan listrik kembali meledak. Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Raas (FPR) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura di Pamekasan. Aksi tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap seringnya pemadaman listrik yang dinilai merugikan masyarakat tanpa ada solusi nyata dari pihak PLN.
Namun aksi tersebut justru semakin memicu kekecewaan massa. Pasalnya, pimpinan PLN yang ditunggu untuk memberikan penjelasan tidak terlihat batang hidungnya. Manajer UP3 Madura, Fahmi Fahresi, dan Manajer ULP Kangean, Khairul Ismail, tidak hadir menemui massa aksi meski sebelumnya telah menerima surat pemberitahuan resmi sejak 26 Februari 2026.
Koordinator Lapangan aksi, Kurdiansyah, menilai sikap tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan PLN dalam merespons penderitaan masyarakat kepulauan yang selama ini harus hidup dengan listrik yang sering padam.
“Kami sangat kecewa. Surat pemberitahuan sudah kami kirim jauh hari, tapi pimpinan PLN justru tidak hadir. Ini menunjukkan mereka tidak menghargai masyarakat kepulauan yang selama ini dirugikan,” tegas Kurdiansyah dengan nada geram.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga menagih komitmen PLN yang pernah disepakati dalam audiensi pada 17 November 2025. Hingga kini, sejumlah poin kesepakatan terkait perbaikan pelayanan listrik di Kepulauan Raas disebut belum juga direalisasikan.
“Kalau janji hanya diucapkan tanpa realisasi, itu sama saja pembohongan publik. Masyarakat Raas sudah terlalu lama bersabar,” katanya.
Sementara itu, pihak PLN UP3 Madura melalui perwakilannya, Anton, mencoba memberikan klarifikasi terkait absennya pimpinan PLN. Ia menyatakan bahwa Manajer UP3 Madura tidak hadir karena sedang menjalankan tugas dinas di luar daerah.
“Manajer tidak hadir bukan karena menghindar, tetapi karena sedang menjalankan perjalanan dinas,” ujar Anton di hadapan massa aksi.
Meski demikian, pernyataan tersebut tidak serta-merta meredam kekecewaan demonstran. Pihak PLN hanya menyatakan telah menerima tuntutan mahasiswa dan masyarakat, serta menerbitkan surat tanda terima sebagai prosedur administratif.
“Tuntutan rekan-rekan mahasiswa akan kami terima secara resmi dan akan menjadi bahan kajian internal sebelum nantinya Manajer UP3 Madura dan ULP Kangean menandatangani pakta integritas yang diminta,” jelas Anton.
Kondisi kelistrikan di Pulau Raas selama ini memang menjadi sorotan. Pemadaman listrik yang sering terjadi dinilai telah menghambat aktivitas masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Ironisnya, kondisi tersebut terjadi saat masyarakat sedang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan.
Massa aksi menegaskan bahwa jika PLN terus mengabaikan tuntutan masyarakat, gelombang aksi yang lebih besar akan kembali digelar. Mereka menuntut PLN segera menandatangani pakta integritas dan melakukan perbaikan nyata terhadap pelayanan listrik di wilayah kepulauan.
Bagi warga Raas, listrik bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan hak dasar yang wajib dipenuhi negara. Jika pelayanan dasar itu terus diabaikan, maka kemarahan publik dipastikan akan semakin membesar.
