Sumenep, pilarjatim.id — Anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Kepulauan Masalembu, Ahmad Juhari, angkat bicara keras terkait melonjaknya harga LPG 3 kilogram yang dilaporkan tembus hingga Rp100.000 per tabung di wilayah Masalembu. Ia menegaskan kondisi tersebut sudah keluar jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak bisa ditoleransi.
Menurut Ahmad Juhari, alasan kelangkaan LPG tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menaikkan harga secara sepihak dan mencekik masyarakat.
“Kenaikan harga sampai Rp100 ribu itu jelas melanggar HET. Kelangkaan bukan alasan untuk mempermainkan harga. Ini sangat memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Ia secara khusus mendesak Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Masalembu agar tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi turun langsung ke lapangan melakukan pengawasan ketat terhadap agen dan pengecer LPG.
“Saya minta Forpimka turun langsung ke lapangan, awasi distribusi dan harga LPG. Jangan biarkan masyarakat menjadi korban permainan oknum,” ujarnya.
Ahmad Juhari juga menekankan bahwa jika ditemukan pengecer atau pihak tertentu yang menjual LPG di atas HET, maka harus diberikan sanksi tegas tanpa kompromi.
“Kalau kedapatan di lapangan ada yang bermain harga, beri sanksi tegas. Cabut izinnya bila perlu. Negara tidak boleh kalah dengan mafia LPG,” katanya lantang.
Ia menilai, lemahnya pengawasan di wilayah kepulauan sering dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan besar di atas penderitaan masyarakat kecil.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus hadir dan bertindak tegas,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Sumenep tidak tinggal diam melihat rakyat kepulauan terus menjadi korban mahalnya harga gas bersubsidi.
