Sumenep, pilarjatim.id — Mantan Penjabat (PJ) Kepala Desa Gelaman berinisial M memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait delapan tenaga kesehatan (nakes) desa yang dilaporkan tidak pernah menerima insentif selama dua tahun, yakni sejak 2024 hingga 2025.
Upaya konfirmasi dilakukan untuk memperoleh klarifikasi dan keberimbangan informasi atas keluhan para nakes yang selama ini tetap menjalankan tugas pelayanan kesehatan di tingkat desa. Namun hingga berita ini diterbitkan, mantan PJ Desa Gelaman tidak memberikan jawaban maupun penjelasan resmi.
Berdasarkan keterangan salah satu nakes yang enggan disebutkan namanya, para bidan dan perawat desa tetap menjalankan pelayanan, termasuk kegiatan posyandu dan layanan kesehatan dasar lainnya, meski hak insentif desa tidak pernah disalurkan.
“Kami tetap melayani masyarakat. Tapi selama dua tahun, insentif tidak pernah kami terima,” ungkapnya.
Sikap bungkam mantan PJ desa tersebut memperkuat kecurigaan publik, mengingat setiap tahun anggaran desa umumnya memuat pos alokasi untuk insentif bidan dan perawat desa, serta dukungan operasional kesehatan.
Menanggapi persoalan ini, Ketua DPC LSM BIDIK Kecamatan Arjasa, Muhlis Fajar, mendesak pihak terkait segera mengambil tindakan tegas.
“Ini menyangkut hak tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan masyarakat. Kami meminta Inspektorat, DPMD, dan instansi terkait segera turun tangan menelusuri penggunaan anggaran Desa Gelaman,” tegas Muhlis Fajar.
Ia menilai, apabila benar insentif nakes tidak dibayarkan selama dua tahun, maka hal tersebut bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan perlu ditelusuri secara serius agar tidak merugikan tenaga kesehatan dan masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan, media tetap membuka ruang hak jawab bagi mantan PJ Desa Gelaman berinisial M untuk memberikan klarifikasi demi keberimbangan informasi. Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan ujian transparansi pengelolaan anggaran desa, khususnya pada sektor kesehatan yang menyentuh langsung kepentingan warga.
