Sumenep, pilarjatim.id – Desa Pajenangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, kembali diguncang isu serius terkait dugaan praktik pelanggaran prosedur penjualan BBM Bensin yang diduga melibatkan jaringan pengepul dan oknum perangkat desa. Informasi ini mencuat setelah beredar rekaman suara yang menyinggung dugaan adanya aliran dana dari tiga pengepul BBM bensin—berinisial M, A, dan T—kepada oknum Pemdes Pajenangger demi melancarkan aktivitas mereka.
Rekaman tersebut, yang sumbernya tidak dapat dipublikasikan demi alasan keamanan, berisi suara seseorang berinisial M yang diduga sedang menceritakan bahwa para pengepul BBM bensin harus menyetor puluhan juta rupiah kepada oknum perangkat desa. Jika informasi ini benar, maka dugaan keterlibatan oknum Pemdes bukan lagi isu kecil—ini dapat mengarah pada bentuk perlindungan sistematis terhadap aktivitas penjualan BBM yang tidak sesuai prosedur.
Seorang warga yang meminta identitasnya disembunyikan mengungkapkan bahwa aktivitas para pengepul BBM bensin tersebut sudah berlangsung lama dan cenderung dibiarkan tanpa pengawasan.
> “Pengepul BBM ini sudah lama beroperasi. Mereka sering melakukan pengiriman BBM bensin ke wilayah Arjasa. Kalau dugaan rekaman itu benar, maka ada pihak yang melindungi. Kami berharap aparat kepolisian bertindak tegas dan memproses sesuai hukum,” tegasnya.
Warga menilai situasi ini sangat meresahkan. Selain menabrak aturan distribusi BBM yang seharusnya ketat, aktivitas pengepulan tanpa prosedur juga menimbulkan risiko keselamatan, potensi penyalahgunaan wewenang, hingga ancaman rusaknya tata kelola pemerintahan desa.
Dugaan adanya setoran puluhan juta kepada oknum perangkat desa membuat pertanyaan publik semakin menguat:
Siapa sebenarnya yang bermain di balik aktivitas BBM ilegal ini?
Mengapa bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa tindakan tegas?
Apakah ada pihak yang sengaja menutup mata atau bahkan ikut menikmati aliran keuntungan?
Jika rekaman yang beredar terbukti valid, maka persoalan ini tidak lagi sekadar pelanggaran kecil, tetapi mengarah pada indikasi praktik koruptif di tingkat lokal, yang sangat merugikan masyarakat.
Masyarakat Pajenangger kini mendesak agar aparat kepolisian, baik di tingkat Polsek Arjasa maupun Polres Sumenep, segera mengambil langkah cepat, mengamankan bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memastikan bahwa tidak ada aktor mana pun yang kebal hukum.
Keadilan hanya akan hadir jika hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
Warga pun menegaskan bahwa mereka siap memberikan informasi tambahan bila aparat menindaklanjuti kasus ini secara serius, terbuka, dan profesional
