MALANG,PilarJatim.id– Jangan jadikan desa Kelinci percobaan,! GMNI desak evaluasi total program KDMP. Pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai menuai sorotan. Jumat 12/6/2026 Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Malang secara tegas mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut sebelum menimbulkan persoalan baru di tingkat desa. GMNI menilai program yang diklaim sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan itu berpotensi menjadi beban bagi desa apabila dipaksakan berjalan tanpa kesiapan konsep, tata kelola, dan jaminan keberlanjutan usaha yang jelas.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Malang, Muhammad Ulil Albab, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal mempertanyakan implementasi KDMP apabila hanya berorientasi pada pencapaian target administratif tanpa memperkuat substansi koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.
“Jangan korbankan desa demi mengejar target, pastikan KDMP lahir sebagai solusi ekonomi rakyat. Bukan sekedar proyek yang meninggalkan persoalan baru di kemudian hari ” tegas GMNI Kabupaten Malang.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak kepala desa dan masyarakat yang belum memperoleh jawaban pasti terkait skema bisnis koperasi, sumber permodalan, mekanisme pengelolaan, hingga pola pengawasan yang akan diterapkan.
“Kami mendukung koperasi sebagai amanat konstitusi dan instrumen ekonomi rakyat. Tetapi kami menolak jika desa dijadikan pihak yang menanggung risiko akibat kebijakan yang belum matang. Jangan sampai desa hanya menjadi objek proyek pemerintah tanpa kepastian arah dan keberlanjutan,” tegas Ulil.
GMNI mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kegagalan berbagai program ekonomi yang selama ini hanya sukses di atas kertas. Banyak program yang mampu menghasilkan angka-angka administratif yang mengesankan, tetapi gagal memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai KDMP hanya menjadi etalase keberhasilan semu. Rakyat tidak membutuhkan koperasi yang sekadar berdiri secara formal, tetapi koperasi yang benar-benar hidup, produktif, dan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.
Lebih jauh, GMNI menilai masih terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang belum terjawab. Siapa yang bertanggung jawab ketika koperasi mengalami kerugian? Bagaimana sistem pengawasan keuangannya? Dari mana sumber modal berasal dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya kepada masyarakat?
Menurut organisasi mahasiswa tersebut, seluruh aspek tersebut wajib dibuka secara transparan kepada publik untuk mencegah munculnya persoalan hukum maupun potensi penyalahgunaan kewenangan di kemudian hari.
“Koperasi rakyat tidak boleh berubah menjadi beban baru bagi desa. Jika sejak awal tata kelola dan transparansinya lemah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat,” lanjutnya.
Bidang Politik, Media, dan Propaganda DPC GMNI Kabupaten Malang juga menegaskan bahwa ukuran keberhasilan KDMP tidak boleh berhenti pada jumlah koperasi yang berhasil dmasyarakemerintah harus mampu membuktikan dampak konkret melalui peningkatan pendapatan anggota, terbukanya lapangan kerja baru, pertumbuhan usaha produktif, serta perputaran ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat desa. Di tengah berbagai persoalan pembangunan yang masih dihadapi desa, GMNI mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan desa sebagai laboratorium kebijakan yang belum teruji.
“Jika program ini memang dirancang untuk kepentingan rakyat, maka tidak ada alasan untuk alergi terhadap kritik dan pengawasan. Justru evaluasi dan kontrol publik adalah instrumen penting agar KDMP tidak keluar dari tujuan awalnya,” kata Ulil.
DPC GMNI Kabupaten Malang menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan KDMP secara kritis dan independen. Mereka menilai cita-cita membangun ekonomi kerakyatan merupakan agenda besar bangsa yang harus diperjuangkan, namun tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan desa sebagai pihak yang menanggung seluruh konsekuensi ketika program gagal mencapai tujuan.
