JAKARTA,PilarJatim.id– Demo Bertajuk ” Indonesia Menuju Bangkrut” Signal Bahaya bagi pemerintah, Ketika sibuk memamerkan angka pertumbuhan ekonomi, deretan proyek mercusuar, dan berbagai klaim keberhasilan pembangunan, suara peringatan justru datang dari lingkungan kampus.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali menggebrak ruang publik melalui aksi bertajuk “Indonesia Menuju Bangkrut”. Narasi yang terdengar keras itu bukan tanpa alasan. Bagi mahasiswa, kondisi bangsa saat ini sedang berada di persimpangan berbahaya yang memerlukan koreksi serius dari pemerintah.
“Pernyataan Indonesia menuju bangkrut mungkin terdengar berlebihan bagi sebagian kalangan. Namun bagi kami, ini adalah alarm bahaya yang harus segera didengar. Negara sedang menghadapi persoalan ekonomi, fiskal, dan sosial yang semakin jauh dari kepentingan rakyat,” tegas Ketua BEM UI, Yatalthof Ma’shum Imawan.
Rakyat Diperas, Elite Berpesta Di tengah gencarnya narasi keberhasilan pembangunan, masyarakat justru menghadapi kenyataan yang berbeda. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, daya beli melemah, lapangan pekerjaan semakin tidak pasti, sementara beban pajak dan berbagai pungutan terus menghantam kelompok menengah ke bawah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang mereka anggap sebagai cerminan keresahan rakyat:
1. Stop pemborosan APBN.
2. Turunkan harga sembako dan BBM.
3. Hentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
4. Hentikan militerisme di ruang sipil.
5. Presiden Prabowo diminta berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
Bagi mahasiswa, kenaikan PPN, mahalnya biaya hidup, kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap lebih berpihak kepada pemilik modal dibanding pekerja menjadi bukti bahwa rakyat dipaksa menanggung biaya pembangunan yang semakin mahal.
Ironisnya, saat masyarakat diminta berhemat, negara justru dinilai royal menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk berbagai proyek berskala besar yang manfaatnya masih dipertanyakan publik. Proyek strategis nasional, pembangunan infrastruktur masif, hingga berbagai program ambisius dianggap lebih banyak menyerap anggaran ketimbang menyelesaikan persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan.
Utang Menggunung, Generasi Muda Menanggung Beban Sorotan paling keras diarahkan pada kebijakan utang pemerintah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Menurut Yatalthof Ma’shum Imawan, pemerintah semakin bergantung pada pembiayaan utang untuk menutup kebutuhan fiskal negara.
“Ketika utang dijadikan solusi utama, maka yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi muda. Kami tidak ingin mewarisi beban akibat kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa,” ujarnya.
Bagi mahasiswa, utang bukan sekadar angka dalam laporan keuangan negara. Di balik setiap pinjaman terdapat kewajiban yang pada akhirnya harus dibayar oleh rakyat melalui pajak dan berbagai pungutan.
Ketika porsi APBN semakin besar tersedot untuk pembayaran pokok dan bunga utang, ruang fiskal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin sempit. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa generasi muda hanya akan mewarisi tumpukan kewajiban finansial dari kebijakan yang dinilai tidak hati-hati. Korupsi Tak Pernah Benar-Benar Pergi. Di saat pemerintah meminta rakyat percaya pada pengelolaan keuangan negara, berbagai kasus korupsi bernilai fantastis terus bermunculan.
“Skandal demi skandal yang menyeret pejabat negara, aparat, hingga petinggi lembaga publik menjadi bukti bahwa kebocoran anggaran masih menjadi penyakit kronis yang belum mampu diberantas secara tuntas.
Bagi mahasiswa, kondisi tersebut memperlihatkan paradoks yang menyakitkan. Di satu sisi rakyat diminta patuh membayar pajak, namun di sisi lain uang negara terus bocor akibat praktik korupsi yang seolah tidak pernah berakhir. Mahasiswa Kembali Menjadi Oposisi Moral.
Aksi BEM UI bukan sekadar demonstrasi biasa. Mereka mencoba menempatkan diri sebagai oposisi moral di tengah minimnya kritik yang efektif terhadap pemerintah.
