SUMENEP , pilarjatim.id — Pemberitaan media Tinta Global berjudul “Kangean Menangis Saat Pulau Harapan Dibiarkan Sakit dan Generasi Terancam Rusak” serta “Jeritan Hampa Kangean di Selangkangan Penguasa” memicu reaksi luas di ruang publik. Artikel tersebut ramai diperbincangkan setelah dibagikan di grup WhatsApp KWK (Komunitas Warga Kangean) dan memantik perdebatan pro-kontra di kalangan masyarakat Kepulauan Kangean.
Sejumlah anggota grup menilai judul dan narasi pemberitaan tersebut terlalu provokatif dan belum sepenuhnya mencerminkan dinamika pembangunan yang berlangsung. Mereka berpendapat bahwa persoalan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik lokal, termasuk sikap masyarakat terhadap masuknya investasi.
Salah satu komentar datang dari Safiudin, anggota grup KWK, yang menyoroti bahwa pemerintah daerah telah berupaya membuka pintu investasi, namun langkah tersebut kerap menemui penolakan dari sebagian pihak.
“Saya setuju infrastruktur tidak dibangun hingga Bupati Fauzi selesai menjabat. Karena Pak Fauzi sudah berupaya mendatangkan investor, tapi ditolak. Biarkan yang menolak itu mencari jalan sendiri. Mengeluhlah pada yang tidak butuh pemerintah,” tulisnya dalam kolom komentar.
Pandangan senada disampaikan Hj. Sahman, warga Kepulauan Kangean yang kini berdomisili di Malaysia. Ia menegaskan bahwa kemajuan daerah membutuhkan keberanian untuk membuka ruang investasi sebagai penggerak ekonomi.
“Kalau mau maju, butuh investor,” tulisnya singkat.
Sementara itu, Ainur dan Sulaiman Cimang juga turut menyampaikan pandangan kritis. Keduanya mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tidak berhenti pada tuntutan semata, tetapi disertai partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung solusi pembangunan.
“Jangan hanya menagih tapi tidak berbuat. Bupati sudah berusaha mendatangkan investor, tapi ditolak,” tulis mereka dalam diskusi tersebut.
Perdebatan ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang di tengah masyarakat Kangean. Sebagian pihak menilai pembangunan belum optimal dan perlu percepatan nyata, sementara pihak lain menilai hambatan justru muncul dari resistensi terhadap investasi yang ditawarkan.
Nama Achmad Fauzi Wongsojudo turut disebut dalam diskursus publik sebagai kepala daerah yang dinilai telah berupaya membuka akses investasi ke wilayah kepulauan demi mendorong kemajuan masyarakat Kangean. Polemik ini menegaskan pentingnya dialog terbuka, transparansi data, serta komunikasi yang konstruktif, agar kritik pembangunan tidak berhenti pada judul emosional, melainkan bermuara pada solusi konkret bagi masa depan Kepulauan Kangean.
