KARO,PilarJatim.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi gizi pelajar justru terus memicu petaka berulang. Belum selesai penanganan kasus dugaan keracunan massal yang menimpa siswa SMA Negeri 1 Berastagi dan Yayasan Bersama, insiden serupa kembali meledak di Kabupaten Karo. Program MBG Menelan Korban Lagi: Puluhan Siswa SMK Negeri 1 Merdeka “Tumbang”, Sistem Pengawasan Dipertanyakan. Kali ini, puluhan siswa SMK Negeri 1 Merdeka terpaksa dilarikan ke rumah sakit usai mengonsumsi hidangan dari program tersebut.
“Saya belum menerima data, termasuk jumlah korban dan menu MBG yang diduga menyebabkan para siswa mengalami keracunan,” Ujar Zulkarnain.
Darurat Keamanan Pangan, Kelalaian Berulang
Berdasarkan data di lapangan, sejumlah korban harus mendapat perawatan intensif di RS Amanda Berastagi. Kejadian yang beruntun ini mempertegas adanya kelalaian sistematis dalam rantai pasok dan kontrol kualitas (quality control) menu MBG di wilayah Karo. Program yang seharusnya menutrisi anak bangsa kini berbalik menjadi ancaman nyata bagi keselamatan para pelajar. Pertanyaan besarnya: Mengapa distribusi makanan tetap dipaksakan berjalan ketika evaluasi penanganan kasus sebelumnya belum tuntas?
“Laporan dari kepala sekolah memang betul (keracunan MBG). Kasi SMK sedang berada di sekolah untuk mendapat laporan utuh,” kata Zulkarnain.
Namun, Zulkarnain mengaku belum menerima data lengkap, termasuk jumlah siswa yang mengalami keluhan maupun menu MBG yang diduga menjadi penyebab kejadian.
Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Merdeka, Mbina Bangun, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi wartawan.
- Sertifikasi dan Higiene Penyedia: Kelayakan dapur penyedia MBG di Kabupaten Karo patut diuji ulang secara transparan.
- Pengawasan Kedaluwarsa dan Kelayakan Pangan: Tidak adanya SOP ketat dalam pengujian sampel makanan sebelum dibagikan ke siswa.
- Sanksi Hukum dan Evaluasi Total: Pihak pengelola maupun vendor penyedia makanan tidak boleh sekadar melempar alasan—proses hukum dan pemutusan kontrak kerja sama harus segera dilakukan jika terbukti melanggar standar keselamatan pangan.
Beberapa poin krusial yang menuntut pertanggungjawaban tegas dari pihak penyedia dan dinas terkait. Kejadian berulang ini bukan lagi sekadar insiden teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak dasar keselamatan anak-anak sekolah. Pemerintah daerah dan instansi terkait didesak untuk menghentikan sementara distribusi MBG di Kabupaten Karo sampai investigasi independen tuntas dilakukan.
