JAKARTA,PilarJatim.id – Polemik dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan dengan nada yang kian tajam. Bola Liar Isu Ijazah Palsu Jokowi: Pernyataan Rizal Fadillah guncang Legitimasi Kekuasaan. Pemerhati politik dan kebangsaan, Rizal Fadillah, secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa tuduhan mengenai ijazah palsu tersebut bukanlah sekadar spekulasi tanpa dasar, melainkan isu serius yang tinggal menunggu waktu untuk terbukti secara terang-benderang.
“Legalisir tanpa tanggal, bulan, dan tahun adalah motif kejahatan agar dokumen dan legalisirnya tidak bisa dilacak ke UGM. Indikasi kuat dibuat di Pasar Pramuka,” ucapnya.
Salah satu tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi ini mempertanyakan penyebab kematian para petugas yang selama ini dikaitkan dengan kelelahan. Ia bahkan mengangkat dugaan lain yang jauh lebih serius dan meminta persoalan tersebut diperiksa kembali melalui penyelidikan resmi. Bagi Rizal, berakhirnya masa jabatan Jokowi tidak semestinya membuat berbagai persoalan yang terjadi ketika ia berkuasa ikut terkubur.
“Alih-alih pensiun, tidak aktif, dan merenungi kesalahan masa lalu, eh ini mah semakin aktif saja. Dari open house hingga lompat-lompat antar daerah. Kampanye diri dan untuk anak-anak,” ujar Rizal kepada awak media Jumat (18/9/2026).
Legalisasi Tanpa Tanggal: Bukti Bobroknya
Verifikasi Berkas Capres dan Pilkada Jokowi
Pernyataan menohok ini menegaskan bahwa kejanggalan demi kejanggalan terkait dokumen akademis sang kepala negara terus menumpuk tanpa adanya penanganan yang transparan dan tuntas dari aparat penegak hukum maupun institusi terkait. Keraguan Publik dan Buntu Keraguan Hukum, Pernyataan keras Rizal Fadillah menyoroti sikap defensif pemerintah dan aparatur negara yang dinilai lebih memilih membungkam ketimbang membuka fakta secara tebal dan transparan di hadapan publik.
“Satu per satu persoalan yang berkaitan dengan ijazah Presiden…” tegas pesan yang tersirat dari narasi tersebut, mengindikasikan adanya kerapuhan sistematis dalam verifikasi keabsahan dokumen pemimpin tertinggi di negeri ini.
Sejumlah kritik tajam yang mengemuka
Minimalnya Transparansi Institusional
Rizal menyebut isu yang menurutnya perlu kembali diperiksa mencakup persoalan pendidikan, dugaan korupsi, hingga sejumlah kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ia kemudian menyebut sejumlah peristiwa seperti kematian petugas Pemilu 2019, kasus KM 50, serta tragedi Kanjuruhan.
“Pelanggaran HAM berat seperti peracunan petugas Pemilu, pembunuhan Bawaslu, pembantaian KM 50, serta semprot kepanikan Kanjuruhan,” tukasnya.
Rizal bahkan mengajukan dugaan mengenai asal-usul dokumen tersebut. Pernyataan ini merupakan klaim Rizal dan belum menjadi kesimpulan hukum. Rizal selanjutnya menyebut dokumen yang diperoleh Bonatua Silalahi maupun kelompok yang disebutnya Bonjowi dalam sengketa informasi sebagai bagian dari dasar. Kebijakan menutup-nutupi atau sekadar memberikan klaim sepihak tanpa pembuktian forensik independen hanya memupuk ketidakpercayaan masyarakat. Rizal menyinggung proses pendaftaran Jokowi dalam sejumlah kontestasi politik sejak 2005 hingga 2019.
“Ini karena proses pendaftaran KPUD Surakarta tahun 2005 dan tahun 2010, KPUD DKI tahun 2012, dan KPU Pusat tahun 2014 dan tahun 2019 memang tidak sah dan tidak memenuhi syarat,” ujar Rizal.
Ia mempertanyakan tidak adanya informasi waktu pada cap legalisasi yang disebutnya terdapat pada salinan ijazah tersebut. Rizal mengaitkan persoalan itu dengan ketentuan administrasi pemerintahan dan menyebut kondisi tersebut sebagai bagian dari dugaan yang menurutnya perlu diperiksa lebih jauh. Ancaman Bagi Legitimasi Demokrasi Jika kepemimpinan tertinggi dibangun di atas landasan cacat administrasi atau manipulasi hukum, hal itu merusak integritas seluruh sistem bernegara.
Ketakutan Para Elite Negeri Penegak Hukum
“Tidak sah karena seluruh salinan ijazah Jokowi tersebut bercap legalisir yang tidak bertanggal, bulan, dan tahun. Melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” tukasnya.
Ketiadaan pengusutan yang benar-benar objektif memunculkan persepsi bahwa hukum tunduk pada kekuasaan, bukan sebaliknya. Menunggu Waktu Buka-Bukaan, Sikap optimistis Rizal Fadillah bahwa “semua hanya masalah waktu” memberikan sinyal keras kepada publik dan rezim bahwa isu ini tidak akan menguap begitu saja.
Dugaan Manipulasi Administrasi: Menelusuri
Jejak Cacat Legalisasi Politik Jokowi
Ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan klarifikasi yang tidak terbantahkan secara hukum dan akademis justru akan menjadi beban sejarah yang terus membayangi. Masyarakat kini menuntut pembuktian nyata, bukan sekadar bantahan retoris di media. Skandal ini bukan lagi sekadar narasi politik partisan, melainkan ujian terberat bagi transparansi dan supremasi hukum di Indonesia.
