SUMENEP, pilarjatim.id – Program Percepatan peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dikerjakan oleh Kelompok HIPPA Harapan Tani di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, kini menjadi sorotan publik. Proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Sorotan itu bermula dari laporan masyarakat yang mengeluhkan kualitas pekerjaan di lapangan. Menindaklanjuti laporan tersebut, DPC LSM Bidik, Muhlis Fajar, langsung melakukan investigasi ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Hasil pengecekan lapangan yang dilakukan menunjukkan sejumlah bagian pekerjaan yang dinilai memprihatinkan. Pada beberapa titik, pasangan batu sepanjang saluran irigasi terlihat tidak kokoh dan diduga minim penggunaan campuran semen sebagaimana mestinya.
Muhlis Fajar mengaku kecewa melihat kondisi proyek yang seharusnya menjadi penunjang kebutuhan petani namun justru menimbulkan pertanyaan terkait kualitas pengerjaannya.
“Kami turun langsung ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat. Dari hasil pengecekan, ditemukan sejumlah bagian pekerjaan yang terlihat amburadul dan patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan RAB maupun spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Menurutnya, program P3TGAI merupakan program yang diperuntukkan bagi kepentingan petani dan peningkatan infrastruktur irigasi desa. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran yang digunakan harus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Ini uang rakyat untuk petani, bukan uang pribadi. Kalau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab. Karena itu temuan ini akan kami laporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tegas Muhlis.
Ia menilai proyek yang dibiayai oleh negara tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Selain berpotensi merugikan keuangan negara, kualitas pekerjaan yang buruk juga berisiko merugikan petani sebagai penerima manfaat utama program tersebut.
Masyarakat berharap pihak berwenang segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran proyek P3TGAI tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk memastikan bahwa program yang bertujuan membantu petani benar-benar dilaksanakan sesuai aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pengurus Kelompok HIPPA Harapan Tani maupun pihak terkait lainnya mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
