SUMENEP, pilarjatim.id – Aroma dugaan carut-marut pengelolaan anggaran di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, semakin menyengat. Menurut informasi yang beredar di tengah masyarakat, Sekretaris Desa (Sekdes) bersama beberapa staf desa dikabarkan dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep pada Rabu, 17 Juni 2026, untuk dimintai keterangan terkait berbagai persoalan anggaran yang selama ini menjadi sorotan publik.
Yang membuat perhatian masyarakat semakin besar, beredar kabar bahwa pada pemanggilan sebelumnya Sekdes disebut-sebut tidak memenuhi panggilan Inspektorat. Meski informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait, kabar itu telah memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat yang selama ini menunggu kejelasan atas sejumlah dugaan persoalan keuangan desa.
Kini publik menyoroti langkah Inspektorat Kabupaten Sumenep. Masyarakat ingin melihat apakah lembaga pengawas tersebut benar-benar akan melakukan audit menyeluruh atau hanya sebatas pemeriksaan administratif yang berakhir tanpa kejelasan.
Pasalnya, berbagai persoalan yang menjadi perbincangan warga bukanlah perkara kecil. Mulai dari laporan pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2025 yang disebut-sebut belum rampung, dugaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dipertanyakan realisasinya, Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dinilai tidak transparan, pengelolaan dana BUMDes yang masih menyisakan tanda tanya, hingga bantuan sapi yang disebut-sebut tidak tepat sasaran.
Rangkaian persoalan tersebut membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana sebenarnya tata kelola keuangan di Desa Pamolokan selama ini berjalan. Warga menilai seluruh dokumen dan penggunaan anggaran harus diperiksa secara rinci agar tidak menimbulkan kecurigaan yang berkepanjangan.
“Kalau memang tidak ada masalah, buka semuanya secara terang-benderang. Audit seluruh anggaran dan sampaikan hasilnya kepada masyarakat. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan kini mengarah penuh kepada Inspektorat Kabupaten Sumenep. Lembaga tersebut dinilai sedang menghadapi ujian kredibilitas dalam menangani persoalan yang telah menjadi perhatian publik. Ketegasan dan transparansi hasil pemeriksaan akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam mengawasi penggunaan uang rakyat di tingkat desa.
Masyarakat berharap pemeriksaan tidak berhenti pada pemanggilan semata. Publik menginginkan langkah nyata berupa audit menyeluruh terhadap seluruh program dan sumber pendapatan desa yang selama ini dipersoalkan. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam laporan keuangan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan lembaga pengawas.
Kini warga Pamolokan menunggu. Apakah Inspektorat akan membongkar seluruh fakta hingga tuntas, atau justru berbagai dugaan yang selama ini menjadi perbincangan akan berakhir tanpa jawaban yang jelas?
