MALANG, Pilarjatim.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semestinya menjadi simbol kepedulian terhadap kesehatan dan masa depan anak didik kini justru diterpa sorotan serius di Kabupaten Malang. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pagedangan 3 yang berlokasi di Jalan RS Lama RT 25 RW 11 Bokor, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, diduga menjalankan operasional dengan sejumlah pelanggaran mendasar yang memicu kekhawatiran publik.
Sorotan tajam ini muncul setelah Advokat Panto Syaiful Rohman, S.H., Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (YLBH LP-KPK) Kabupaten Malang, mengungkap hasil temuan lapangan berdasarkan aduan masyarakat sekitar.
Temuan tersebut bukan sekadar persoalan administratif ringan. Dugaan yang muncul justru menyentuh aspek paling sensitif dalam program pemenuhan gizi anak, mulai dari ketiadaan ahli gizi, tidak adanya label halal, hingga dugaan penggunaan minyak goreng berulang kali sampai menghitam.
“Yang kami temukan di lapangan cukup memprihatinkan. Tidak ada ahli gizi, label halal juga tidak ada, dan informasi dari masyarakat menyebut minyak goreng digunakan sampai hitam. Ini bukan persoalan sepele karena yang menerima manfaat adalah anak-anak sekolah,” tegas Saiful.(11/05/2026).
Pernyataan tersebut langsung memantik pertanyaan besar: bagaimana mungkin program yang membawa nama “bergizi” justru diduga mengabaikan standar dasar kesehatan, keamanan pangan, dan transparansi?
Dalam konsep ideal, Program MBG seharusnya memastikan setiap makanan yang disajikan memenuhi standar nutrisi, kebersihan, serta jaminan keamanan konsumsi. Kehadiran ahli gizi bukan pelengkap administratif, melainkan elemen utama untuk memastikan kualitas menu sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak.
Namun jika dugaan tersebut benar, maka absennya tenaga ahli gizi di SPPG Pagedangan 3 dapat menjadi indikasi lemahnya pengawasan terhadap kualitas makanan yang diproduksi.
Tak berhenti di sana, persoalan label halal juga menjadi sorotan serius. Di wilayah dengan mayoritas masyarakat Muslim, ketiadaan kejelasan halal bukan hanya soal prosedur, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik dan hak konsumen.
Yang paling mengkhawatirkan adalah dugaan penggunaan minyak goreng berulang kali hingga berwarna hitam. Dalam perspektif kesehatan, minyak jelantah yang dipakai berulang kali dapat meningkatkan risiko terbentuknya senyawa berbahaya yang tidak layak dikonsumsi, terlebih bagi anak-anak.
“Kalau benar minyak dipakai terus sampai hitam, ini sangat berbahaya. Program gizi jangan sampai berubah menjadi ancaman kesehatan,” ujar salah satu warga yang ikut menyoroti persoalan tersebut.
Selain aspek operasional, legalitas sanitasi juga dipertanyakan. Saat dikonfirmasi, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) disebut masih dalam tahap pengajuan. Artinya, terdapat dugaan bahwa operasional berjalan sebelum seluruh standar kelayakan benar-benar terpenuhi.
Bagi YLBH LP-KPK, kondisi ini bukan sekadar dugaan pelanggaran teknis, tetapi dapat mengarah pada persoalan sistemik jika benar terjadi pembiaran.
“Katanya sudah ada sidak dari pihak terkait, tapi sampai sekarang kami belum melihat kejelasan tindakan konkret. Kalau ada temuan tapi dibiarkan, publik tentu berhak bertanya ada apa sebenarnya,” kata Saiful.
Kritik terbesar dalam kasus ini bukan hanya pada dugaan pelanggaran di level lapangan, tetapi juga pada fungsi pengawasan. Program publik dengan sasaran anak sekolah semestinya diawasi lebih ketat dibanding program biasa karena menyangkut kesehatan generasi muda.
Masyarakat kini menunggu keberanian instansi terkait untuk membuka hasil evaluasi secara transparan. Jika dugaan ini tidak dijawab secara jelas, kepercayaan terhadap Program MBG bisa tergerus oleh lemahnya tata kelola.
Kasus SPPG Pagedangan 3 Turen menjadi alarm penting bahwa program besar tidak cukup hanya baik di konsep, tetapi juga wajib bersih, aman, dan patuh SOP di lapangan.
Sebab ketika program makan bergizi diduga diwarnai minyak hitam, tanpa label halal, dan minim standar kesehatan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar citra program, melainkan kesehatan anak-anak yang seharusnya dilindungi.
