Sapeken Sumenep, pilar jatim.id — Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Saor Saebus, Kecamatan Sapeken, kembali menjadi sorotan publik. Muncul dugaan adanya pemotongan anggaran pada tahap pertama pencairan dana proyek tersebut.
Berdasarkan keterangan sumber yang enggan disebutkan namanya, anggaran tahap pertama yang disebut berkisar kurang lebih Rp180 juta diduga dipotong sebesar Rp20 juta atau sekitar 11 persen. Sumber tersebut menyatakan bahwa pihak kontraktor berinisial B hanya menerima dana sekitar Rp160 juta dari total anggaran yang seharusnya diterima.
Sumber itu juga menyebutkan, dugaan pemotongan dilakukan oleh koordinator lapangan berinisial A, yang sebelumnya pernah menjadi pendamping Desa Saor Saebus. Alasan yang disampaikan saat itu disebut demi mempercepat proses pembangunan.
Namun, informasi yang berkembang kemudian mengarah pada inisial H.R yang diduga mengetahui atau terlibat dalam alur pencairan dana tersebut. Isu ini pun menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan memunculkan tudingan adanya praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan anggaran KDMP.
Awak media ini mencoba mengonfirmasi kepada H.R terkait dugaan tersebut. Dalam keterangannya, ia membantah adanya pemotongan dana.
“Iya pak, saya paham kalau soal pembayaran progres. Saya tidak ada potongan dan saya bayar sesuai hitungan progres Kodim. Bisa dipertemukan dengan narasumber sampean itu. Coba sampean konfirmasi sama Andi pak, karena yang di sana itu yang tahu Andi. Intinya dari saya tidak ada pemotongan. Mohon maaf saya posisi periksa di Pamekasan,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai klarifikasi tersebut belum sepenuhnya menjawab dugaan yang berkembang di lapangan. Warga berharap ada penelusuran dan audit menyeluruh agar persoalan ini tidak menjadi polemik berkepanjangan.
Jika benar terjadi pemotongan anggaran di luar mekanisme resmi, maka hal itu berpotensi melanggar aturan pengelolaan keuangan dan mencederai tujuan program KDMP yang sejatinya ditujukan untuk memperkuat ekonomi desa.
