Bengkulu, pilarjatim.id — Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja langsung ke Provinsi Bengkulu untuk memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) benar-benar memperoleh akses pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai regulasi. Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari pengawasan terhadap implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 serta penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Jumat (30/1/2026).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menegaskan bahwa perluasan akses kredit bagi UMKM tidak cukup hanya dengan melonggarkan persyaratan. Menurutnya, kemudahan pembiayaan harus diimbangi dengan sistem supervisi yang kuat agar dana yang disalurkan benar-benar produktif dan tidak menimbulkan kredit bermasalah.
“UMKM harus didampingi sejak awal. Usahanya harus jelas, pelakunya siap, dan model bisnisnya terukur. Dengan begitu, risiko gagal bayar bisa ditekan dan lembaga keuangan pun lebih percaya,” ujar Fauzi Amro.
Ia menilai, POJK Nomor 19 Tahun 2025 memberikan kerangka penting bagi perbankan dan lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan secara lebih inklusif, namun tetap prudent. Oleh karena itu, penguatan peran TPAKD di daerah menjadi kunci agar pelaku UMKM benar-benar terhubung dengan sistem keuangan formal.
Komisi XI DPR RI mendorong terbangunnya kolaborasi yang solid antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, pemerintah daerah, dan TPAKD agar UMKM Bengkulu tidak hanya mendapat modal, tetapi juga pendampingan, literasi keuangan, serta akses pasar.
“Target kita bukan hanya menambah jumlah debitur UMKM, tetapi mendorong UMKM naik kelas dan menjadi penggerak ekonomi daerah,” tambah Fauzi.
Melalui kunjungan ini, Komisi XI berharap Bengkulu dapat menjadi contoh penguatan ekosistem pembiayaan UMKM yang sehat, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
