MALANG,PilarJatim.id – Sikap tak terpuji kembali membayangi citra dewan perwakilan rakyat. Insiden adu argumen yang memanas antara massa warga dan anggota DPRD Kabupaten Malang, Dugaan Arogansi Anggota DPRD Kabupaten Malang: Cermin Buruk Etika Wakil Rakyat. Aris Waskito, pada Jumat (11/9/2026) lalu menjadi sinyal merah terkait etika dan profesionalisme wakil rakyat di daerah.
Pertemuan yang seharusnya menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat justru terdistorsi oleh dugaan perilaku yang tidak pantas. Di tengah situasi yang memanas, muncul tudingan warga yang mempertanyakan kondisi Aris Waskito saat berada di lokasi, termasuk dugaan pengaruh minuman beralkohol lantaran tercium aroma minuman keras selama dialog berlangsung. Meski demikian, Aris Waskito secara tegas membantah seluruh tudingan tersebut.
“Tidak benar itu. Banyak yang bilang matanya kok sembab, memang mata saya sipit dan posisi ngantuk juga kurang tidur,” ujar Aris saat dikonfirmasi, Minggu (13/9/2026).
Ketiadaan Empati dan Lunturnya Etika Dewan
Aris menambahkan bahwa ia memilih untuk menarik diri guna menghindari perdebatan yang kian melenceng. Kendati bantahan telah disampaikan, isu ini tetap menyulut amarah publik. Masyarakat tidak hanya menyoroti kebenaran tudingan tersebut, tetapi juga mempertanyakan integritas, kesopanan, dan kesiapan mental seorang pejabat publik saat berhadapan dengan konstituennya. Fenomena anggota dewan yang terkesan arogan saat menghadapi perbedaan pendapat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
“Makanya saya langsung balik kanan ketika meredam Pak Dur, karena semakin melenceng dan sepertinya percuma kalau ditanggapi,” jelas Aris melalui pesan WhatsApp kepada awak media
Gedung parlemen didirikan menggunakan dana publik, dan para anggota dewan diamanahkan untuk mendengar aspirasi—bukan memamerkan keangkuhan atau memancing kegaduhan. Klarifikasi lisan semata dinilai tidak serta-merta menghapus persepsi buruk di masyarakat. Oleh karena itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Malang didesak untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan independen demi menjaga martabat lembaga.
Ujian Sikap, Etika, dan Urgensi Transparansi
Saling adu argumen yang memanas memperlihatkan minimnya kontrol emosi serta krisis kepemimpinan dalam merespons ketegangan publik. Rakyat memilih wakilnya untuk mencari jalan keluar, bukan untuk dipertontonkan sikap arogan yang jauh dari norma kesantunan. Jika Badan Kehormatan dan partai politik penanggung jawab tidak memberikan sanksi tegas atas dugaan pelanggaran etika ini, kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Kabupaten Malang dipastikan bakal merosot tajam.
Sejumlah warga juga mendesak agar persoalan ini diselesaikan melalui bukti dan mekanisme yang transparan dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan klaim sepihak. Salah satu langkah konkret yang dituntut adalah pembukaan rekaman CCTV di lokasi kejadian.
Jika rekaman CCTV tersebut tersedia dan relevan, pemeriksaan secara objektif dapat membantu memisahkan fakta dari spekulasi yang berkembang di ruang publik. Pimpinan DPRD Kabupaten Malang pun diharapkan memberikan ruang bagi proses klarifikasi secara proporsional. Langkah tegas dan transparan sangat penting agar polemik ini tidak terus meluas menjadi spekulasi liar yang berpotensi merugikan semua pihak maupun mencoreng marwah lembaga legislatif.
