JAKARTA,PilarJatim.id – Topeng stabilitas politik Istana kembali terkelupas, memperlihatkan wajah asli kekuasaan yang alergi terhadap pembersihan internal. Lelucon Hak Prerogatif: Ketika Sapu-Sapu Reformasi Kemenkeu Dibalas Tebasan Pencopotan Presiden. Pengakuan mengejutkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi bukti telanjang bagaimana hak prerogatif presiden diandalkan bukan untuk menjaga integritas negara, melainkan membendung gelombang pembenahan di tubuh birokrasi.
Purbaya terang-terangan membongkar alasan mendasar di balik pemberhentian kilat dirinya dari kursi Bendahara Negara: tindakannya merombak secara masif jajaran pejabat Kementerian Keuangan. Keberanian seorang menteri dalam mengacak-acak posisi zona nyaman di lingkungan kementerian vital yang selama ini disinyalir dipenuhi jejaring kepentingan justru dihadiahi vonis pemecatan oleh Presiden. Langkah Purbaya menyapu pejabat internal Kemenkeu seharusnya diapresiasi sebagai sinyal positif pemberantasan birokrasi gemuk dan berpotensi koruptif.
Sapu Clean-up “Istana Momok Menakutkan”
Namun keputusan tersebut tampaknya menyenggol “saraf sensitif” kekuasaan. Dalam waktu singkat, Presiden mengabaikan substansi perbaikan institusi demi mengamankan konstelasi politik serta patronase elit yang terganggu. isu perombakan ini memperjelas indikasi bahwa komitmen reformasi birokrasi pemerintah hanyalah panggung sandiwara. Ketika seorang menteri beritikad mengintervensi kebiasaan lama demi efisiensi, Istana dengan sigap menghentikan langkah tersebut menggunakan tameng “hak prerogatif”.
“Sebagian ada (alasan dicopot karena perombakan pejabat)… Itu kan hak prerogatif presiden, kita ikuti saja,” ujar Purbaya dengan nada ironis.
Reformasi Birokrasi Mati di Tangan Penguasa
Tindakan otoriter yang dibalut mekanisme konstitusional ini mengirimkan pesan bahaya bagi seluruh jajaran kementerian: jangan pernah mencoba membenahi sistem jika tidak ingin terdepak. Kebijakan pencopotan mendadak ini mengekspos betapa rapuhnya independensi kepemimpinan di sektor fiskal nasional ketika harus berhadapan dengan syahwat politik penguasa.
Dengan digantinya Purbaya oleh pejabat baru, publik kini disuguhi pertanyaan tajam: apakah perombakan pejabat Kemenkeu yang bermaksud membersihkan birokrasi tersebut bakal dianulir demi mengembalikan status quo? Jika iya, Presiden tidak hanya gagal melindungi agenda reformasi, melainkan secara aktif menjadi penghalang utama penataan tata kelola keuangan negara yang bersih.
Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai situasi usai pencopotan jabatannya sebagai Menkeu: Purbaya Menepis Isu Gesekan Internal Usai Dicopot.
“Mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu. Kemarin saya masih susah tidur, masih kesal. Tapi sekarang sudah lumayan,” kata Purbaya kepada wartawan usai serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 15 September 2026.
Saat ditanya apakah dirinya merasa kesal karena dicopot dari jabatan Menteri Keuangan, Purbaya mengaku kesal. Ia menyebut perasaan tersebut wajar karena ia masih manusia.
“Iya ada (kesal), saya orangnya,” kata Purbaya.
Meski kecewa, Purbaya memahami keputusan pergantian Menteri Keuangan merupakan hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto. Sebelum keputusan disampaikan, Purbaya mengaku sudah memperhitungkan kemungkinan pergantian posisi dengan peluang sekitar 50 persen. Purbaya juga mengungkapkan, hingga sekitar satu jam sebelum pelantikan Menteri Keuangan baru, dirinya masih menjalankan tugasnya sebagai bendahara negara, dan masih memimpin rapat bersama DPD RI.
