BLITAR,PilarJatim.id – Atlet dan insan olahraga (KONI) Kota Blitar mendatangi Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Ratusan Atlet KONI Kota Blitar Geruduk Pemkot, Tagih Kepastian Anggaran dan Sekretariat. Mereka menuntut kejelasan terkait anggaran pembinaan olahraga serta kepastian sekretariat KONI. Aksi tersebut menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Di tengah tuntutan agar prestasi olahraga Kota Blitar terus digenjot, para atlet justru harus turun ke jalan untuk mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap dunia olahraga.
“Kami ingin bertemu dengan Bapak Wali Kota, namun hari ini beliau tidak menemui kami. Ini sangat disayangkan karena proses ini sudah berjalan lama,” ujarnya.
KONI, lanjut Elim, juga telah mengikuti hearing bersama DPRD Kota Blitar dan Dispora. DPRD disebut telah menerima aspirasi dan mengirimkan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Namun, menurutnya, belum ada tindak lanjut yang memberikan kepastian bagi KONI. Elim menegaskan salah satu persoalan yang sebelumnya dijadikan alasan adalah belum turunnya SK Plt Ketua Umum KONI dari provinsi.
Kini, SK tersebut disebut telah turun dan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Namun, anggaran dan kantor sekretariat KONI belum juga dikembalikan. Elim juga mempertanyakan alasan yang menyebut Plt tidak dapat menandatangani proses anggaran maupun mengambil kembali kantor sekretariat
“SK sudah turun, semuanya sudah sesuai. Tetapi kantor sekretariat belum dikembalikan dan anggaran juga belum turun,” tegasnya.
Kondisi ini dinilai menjadi persoalan serius karena KONI harus segera mempersiapkan atlet menghadapi berbagai agenda olahraga, termasuk Porprov tahun depan. Yang kami kasihan adalah atlet-atlet dan insan olahraga,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah poster bernada kritik terhadap kebijakan Pemkot Blitar. Salah satu poster secara tegas menyuarakan pesan kepada Wali Kota agar tidak mengabaikan olahraga dan segera mencairkan anggaran cabang olahraga. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin atlet dituntut berprestasi apabila kebutuhan dasar pembinaan dan dukungan anggaran justru tidak memiliki kepastian?
“Saya tak pernah menginstruksikan dan tidak pernah mengondisikan rekan-rekan untuk turun ke jalan. Ini murni kemauan insan-insan olahraga,” jelasnya.
Ia juga menegaskan sejak awal KONI meminta seluruh peserta menjaga ketertiban dan tidak melakukan kekerasan. Terkait munculnya ketegangan, Elim menyebut pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan memberikan tanda khusus berupa tali berwarna pink kepada peserta. Ia juga mengungkapkan sebelum aksi berlangsung beredar pesan berantai yang mengatasnamakan KONI Kota Blitar dan menyebut akan terjadi kericuhan.
“Kami sangat menyayangkan hal tersebut. Kalau ada pihak yang membuat kericuhan, itu bukan anggota KONI. Bisa dibuktikan melalui dokumentasi kalau ada yang merekam,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemkot Blitar melalui Pj Sekda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menegaskan penundaan pencairan anggaran KONI bukan untuk mengulur waktu, melainkan memastikan seluruh proses sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Terkait kantor KONI, Tri Iman menyebut aset tersebut merupakan milik masyarakat Kota Blitar sehingga pengelolaannya harus diberikan kepada pihak yang memiliki kewenangan hukum sah untuk menandatangani perjanjian. Para atlet dan pengurus cabang olahraga membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Anggaran pembinaan bukan hanya angka dalam dokumen pemerintahan,
Tetapi menyangkut keberlangsungan latihan, kompetisi, kebutuhan atlet, hingga peluang Kota Blitar mencetak prestasi di tingkat regional maupun nasional. Persoalan sekretariat juga menjadi sorotan. Keberadaan sekretariat merupakan bagian penting dalam menunjang aktivitas organisasi, koordinasi antar-cabang olahraga, serta pelayanan administrasi KONI. Jika persoalan tempat dan anggaran saja belum jelas, publik patut mempertanyakan bagaimana pemerintah memastikan sistem pembinaan olahraga berjalan secara serius Jangan sampai pemerintah hanya hadir ketika atlet membawa pulang medali, tetapi menghilang ketika atlet membutuhkan dukungan. Aksi ratusan atlet tersebut seharusnya menjadi alarm bagi Pemkot Blitar.
Pemerintah tidak cukup hanya menggaungkan slogan peningkatan prestasi olahraga. Komitmen harus dibuktikan melalui anggaran yang transparan, tepat waktu, fasilitas yang memadai, serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada atlet dan pembinaan olahraga. Kini bola berada di tangan Pemkot Blitar. Publik menunggu jawaban yang konkret: berapa anggaran olahraga yang disiapkan, Kapan direalisasikan, dan bagaimana nasib sekretariat KONI? Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa kepastian, bukan tidak mungkin yang dipertaruhkan bukan sekadar anggaran, melainkan masa depan prestasi olahraga Kota Blitar.
