Sumenep, pilarjatim.id – pemberian makanan bergizi yang dinilai tidak layak di lingkungan SPPG Yayasan Nurul Islam, Kecamatan Arjasa, menuai kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari aktivis sekaligus praktisi hukum Moh Ali, yang dikenal luas sebagai “pengacara sarungan”.
Moh Ali menilai, apabila benar terjadi pengelolaan program pangan yang tidak sesuai standar gizi, maka hal tersebut merupakan bentuk kelalaian serius terhadap hak anak. Ia menegaskan bahwa program pemenuhan gizi bagi siswa seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab penuh, bukan sekadar mengejar keuntungan.
“Jika benar kualitas gizi yang diberikan amburadul, ini bukan persoalan sepele. Anak-anak berhak mendapatkan asupan yang layak. Jangan sampai program yang seharusnya membantu justru dikorbankan demi kepentingan pribadi,” tegas Moh Ali kepada awak media.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelola program di bawah naungan Yayasan Nurul Islam harus transparan dalam pengelolaan anggaran serta memastikan standar mutu makanan sesuai ketentuan kesehatan dan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran, maka aparat terkait perlu melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh. Moh Ali menyebut bahwa pengawasan terhadap program pangan di wilayah kepulauan harus lebih ketat, mengingat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan gizi sudah terbatas.
“Jangan serakah. Jangan korbankan anak-anak pulau hanya karena ingin mengambil keuntungan. Pendidikan dan gizi adalah investasi masa depan,” ujarnya dengan nada tegas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola SPPG Yayasan Nurul Islam terkait tudingan tersebut. Publik kini menanti penjelasan serta langkah konkret dari pihak yayasan maupun instansi terkait guna memastikan hak-hak siswa tetap terlindungi dan program berjalan sesuai tujuan awalnya.
