Sumenep, pilarjatim.id Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak bangsa, justru menuai kritik keras di wilayah kepulauan. DPC LSM BIDIK kec Arjasa , Muhlis Fajar, menilai pelaksanaan MBG di kepulauan tidak mencerminkan standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Muhlis secara terbuka menyampaikan kegelisahannya terhadap menu MBG yang menurutnya jauh dari prinsip gizi seimbang, higienis, dan aman dikonsumsi oleh siswa.
“Kenapa saya menyebut menu MBG di kepulauan ini seperti racun siswa? Karena pertama, menu yang disajikan sering tidak sesuai standar BGN. Kedua, saya terlalu sering mendengar dan melihat kasus siswa sakit, bahkan diduga keracunan setelah mengonsumsi MBG,” tegas Muhlis.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan makanan yang disiapkan langsung oleh orang tua di rumah. Menurutnya, sepanjang sejarah dan pengalaman sosial masyarakat, hampir tidak pernah terdengar anak mengalami keracunan dari makanan rumahan yang dimasak ibu atau orang tua mereka sendiri.
“Menu orang tua itu sederhana, tapi bergizi dan penuh tanggung jawab. Saya tidak pernah dengar anak keracunan makanan ibunya. Tapi kenapa MBG yang katanya higienis, terstandar, dan diawasi justru sering bermasalah?” ujarnya dengan nada kecewa.
Muhlis menilai ada ketimpangan serius antara konsep dan praktik. Dalam aturan MBG, kebersihan dapur, pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan diwajibkan memenuhi standar sanitasi dan higienitas yang ketat. Namun fakta di lapangan, menurutnya, menunjukkan banyak pelanggaran prinsip dasar tersebut.
“Kalau ini benar-benar program negara untuk anak-anak, jangan dijalankan asal-asalan. Anak-anak bukan kelinci percobaan. Mereka penerus bangsa,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk penolakan terhadap program MBG, melainkan dorongan agar pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi total terhadap penyelenggara MBG di kepulauan.
Muhlis mendesak BGN, dinas kesehatan, dan instansi pengawas untuk turun langsung ke lapangan, tidak hanya memantau lewat laporan administrasi atau komunikasi daring.
“Kalau tidak segera dibenahi, MBG yang seharusnya menyehatkan justru bisa menjadi ancaman bagi kesehatan siswa. Jangan sampai niat baik negara dirusak oleh kelalaian atau kepentingan segelintir pihak,” pungkasnya.
Artikel ini disampaikan sebagai kritik sosial dan seruan evaluasi, demi memastikan hak anak atas makanan bergizi, aman, dan layak benar-benar terlindungi.
