MALANG,PilarJatim.id – Proyek pemeliharaan jaringan irigasi milik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Malang di Dusun Bareng, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jabung, menuai sorotan tajam. Bobroknya Transparansi Proyek Dinas PU SDA Kabupaten Malang ; Anggaran Ratusan Juta “Gelapkan Volume” Keselamatan Pekerja Diabaikan. Proyek Irigasi Bernilai Ratusan Juta di Jabung Kabupaten Malang Tersebut menjadi sorotan Masyarakat , dengan nilai anggaran tersebut namun Tanpa Volume Kerja yang jelas dan Abaikan Keselamatan Pekerja.
Dinas PU SDA Kab Malang Membiarkan
Proyek Rp137 Juta “Gelapkan Volume”
Pelaksanaan proyek beranggaran ratusan juta rupiah dari APBD ini dinilai minim transparansi dengan mengabaikan keselamatan pekerja. Berdasarkan pantauan Kamis 17/09/2026 di lapangan pada papan informasi proyek, pengerjaan didesa Sido Mulyo yang bertajuk
“Pemeliharaan Daerah Irigasi Mangurejo” tersebut menelan anggaran sebesar Rp137.892.209,72 untuk kurun waktu pengerjaan 90 hari kalender. Proyek ini dikerjakan oleh CV Jayawardhana Abadi dengan pengawasan dari CV Atlantis Consulindo.
Proyek “Siluman” PU SDA Berkedok Perawatan
Namun, terdapat kejanggalan krusial pada papan publikasi tersebut. Tidak tercantum rincian volume maupun luas cakupan pekerjaan yang harus diselesaikan. Ketiadaan rincian fisik ini memicu tuduhan bahwa dinas terkait dan pihak kontraktor sengaja menyembunyikan spesifikasi proyek dari pengawasan publik.
“Uang ratusan juta rupiah milik rakyat dialokasikan tanpa kejelasan volume fisik yang dikerjakan. Ini bentuk pengabaian terhadap asas transparansi publik dan berpotensi menjadi celah penyimpangan anggaran,” ujar salah satu warga di sekitar lokasi pengerjaan.
Berdasarkan fakta di lapangan, papan informasi proyek bertajuk “Pemeliharaan Daerah Irigasi Mangurejo” mencantumkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp137.892.209,72 dengan masa pengerjaan 90 hari kalender. Proyek ini dipihakketigakan kepada CV Jayawardhana Abadi selaku kontraktor pelaksana, dengan pengawasan dari CV Atlantis Consulindo.
Keselamatan Para Pekerja yang Terabaikan
Tak hanya persoalan transparansi anggaran, pelaksanaan teknis di lapangan juga menunjukkan kelalaian serius. Para pekerja tampak mengabaikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kondisi ini memperlihatkan minimnya pengawasan dari konsultan pengawas, CV Atlantis Consulindo, serta pembiaran dari Dinas PU SDA Kabupaten Malang sebagai pemilik program.
“Masyarakat Menilai adanya kegiatan tersebut menuai tanda tanya ,Ujar Warga Sekitar. Sebab tidak mengetahui persis rumusnya dari mana bisa keluar angka 137juta @n itu,? Tegasnya. Lek seng penting metu Ongko Ae aku Yo ISO pak, Katanya Kepada Awak Jurnalis. Dia pun mengkritisi Adanya anggaran yang tidak transparan, Singkatnya.
Perlindungan hukum dan keselamatan bagi buruh terkesan dikesampingkan demi mengejar target pengerjaan semata. Masyarakat meminta instansi berwenang, termasuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan penegak hukum, turun tangan memeriksa proyek ini agar tidak menjadi ajang ‘bancakan’ anggaran publik yang merugikan keuangan daerah.
Keselamatan Pekerja Dikebiri, Konsultan
dan Dinas PU SDA Diduga Tutup Mata
Tak berhenti pada bobroknya transparansi anggaran, pelaksanaan teknis di lokasi juga mempertontonkan kelalaian fatal terhadap regulasi keselamatan kerja. Para pekerja dibiarkan membanting tulang tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Fenomena ini membongkar mandulnya fungsi pengawasan dari CV Atlantis Consulindo serta indikasi pembiaran dari Dinas PU SDA Kabupaten Malang sebagai pemilik program.
”Lek seng penting metu ongko ae, aku yo iso, Pak!” (Kalau cuma asal keluar angka saja, saya juga bisa, Pak!), cetusnya mengkritik keras ketiadaan transparansi alokasi uang rakyat tersebut.” Jelas Warga.
Hak keselamatan dan perlindungan hukum bagi para buruh lapangan seolah ditumbalkan demi meraup keuntungan maksimal dan mengejar target pengerjaan semata. Desak APIP dan Aparat Penegak Hukum Turun Tangan Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Warga mendesak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bersama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun ke lokasi, mengaudit, dan memeriksa pihak kontraktor, konsultan pengawas, hingga pejabat dinas terkait.
Desak APIP dan APH Segera Turun Tangan
Masyarakat mendesak instansi berwenang, termasuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), untuk segera turun ke lokasi. Mereka meminta adanya audit menyeluruh terhadap kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, hingga pejabat dinas terkait. Pengawasan dan pemeriksaan ketat harus segera dilakukan agar alokasi uang rakyat ini tidak menguap atau dijadikan ajang ‘bancakan’ yang merugikan keuangan daerah.
