AKARTA,PilarJatim.id – Keputusan Bank Mandiri memulihkan rekening seorang aktivis Botok, Pati, setelah mendapat desakan dari DPR dan sorotan publik kembali membuka pertanyaan serius mengenai tata kelola layanan perbankan serta perlindungan hak nasabah. Didesak DPR dan Publik, Bank Mandiri Akhirnya Pulihkan Rekening Aktivis Botok. Pemulihan rekening tersebut patut diapresiasi, tetapi pada saat yang sama tidak semestinya menutup persoalan.
Justru muncul pertanyaan mendasar: mengapa rekening seorang aktivis sampai harus mendapat tekanan publik dan perhatian parlemen terlebih dahulu sebelum akhirnya dipulihkan? Jika pemblokiran atau pembatasan rekening dilakukan berdasarkan prosedur dan alasan yang sah, publik berhak mengetahui dasar tindakan tersebut secara transparan. Sebaliknya, apabila tidak terdapat alasan yang kuat, maka muncul persoalan lebih serius mengenai mekanisme pengawasan internal dan perlindungan nasabah.
Perbankan bukan ruang tanpa kontrol. Setiap tindakan terhadap rekening nasabah semestinya memiliki dasar yang jelas, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme keberatan yang efektif. Jangan sampai masyarakat berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan institusi keuangan besar. Desakan DPR dan publik dalam persoalan ini menjadi alarm bahwa persoalan layanan perbankan tidak boleh berhenti pada keputusan administratif semata.
Ada aspek transparansi, akuntabilitas, kepastian prosedur, dan perlindungan hak konsumen yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Pemulihan rekening setelah tekanan publik juga menyisakan pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah sebelumnya terjadi kekeliruan dalam proses pembatasan rekening, atau memang terdapat alasan tertentu yang belum disampaikan secara terbuka? Bank Mandiri perlu memberikan penjelasan yang terang agar tidak berkembang spekulasi liar di tengah masyarakat.
Publik tidak membutuhkan jawaban normatif semata, melainkan penjelasan mengenai kronologi, dasar tindakan, mekanisme evaluasi, hingga alasan rekening akhirnya dipulihkan. Sebab, ketika sebuah rekening baru kembali aktif setelah persoalan tersebut menjadi sorotan DPR dan publik, wajar jika masyarakat mempertanyakan efektivitas mekanisme pengaduan yang tersedia bagi nasabah biasa. Kasus ini semestinya menjadi momentum evaluasi.
Jangan sampai masyarakat memperoleh kesan bahwa suara publik dan tekanan politik lebih ampuh membuka jalan penyelesaian dibanding mekanisme pelayanan dan pengaduan yang seharusnya bekerja sejak awal. Pada akhirnya, pemulihan rekening bukanlah akhir persoalan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi dan setiap tindakan terhadap rekening nasabah benar-benar dilakukan berdasarkan aturan, prosedur yang transparan, serta prinsip perlindungan konsumen.
