SUMENEP, pilarjatim.id – Keresahan tenaga kesehatan (nakes) di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, kembali mencuat. Mereka menyampaikan suara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menyoroti persoalan penghasilan dan kesejahteraan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui unggahan TikTok akun Neing Mela. Dalam unggahan itu, nakes menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintah agar memperhatikan kondisi mereka.
Salah satu persoalan yang disorot adalah penghasilan yang disebut hanya sekitar Rp350 ribu per bulan, sementara tenaga kesehatan yang diangkat sebagai paruh waktu disebut mendapatkan kapitasi sekitar Rp700 ribu.
Perbedaan tersebut sontak menjadi bahan keresahan dan pertanyaan mengenai bagaimana skema penghasilan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan diterapkan.
“Pak Presiden, Izinkan Kami Bersuara”
Dalam video tersebut, pesan nakes diawali dengan permohonan kepada Presiden dan pemerintah.
“Yang terhormat Bapak Presiden beserta jajarannya, izinkan kami nakes bersuara. Mohon dengarkan dan kabulkan permohonan kami.”
Para nakes menyampaikan bahwa pekerjaan pelayanan kesehatan tidak mengenal tanggal merah maupun cuti bersama. Mereka tetap menjalankan tugas ketika masyarakat sedang menikmati waktu libur.
Mereka juga menegaskan bahwa pelayanan diberikan tanpa membedakan status sosial pasien.
Berhadapan dengan Risiko Penyakit
Dalam unggahan tersebut, nakes juga menggambarkan risiko yang harus mereka hadapi dalam menjalankan profesinya.
Mereka berada di garis depan pelayanan dan harus berani menghadapi risiko paparan penyakit ketika sebagian masyarakat memilih menghindar.
Di sisi lain, pekerjaan tersebut membuat mereka harus mengorbankan waktu bersama keluarga.
“Kami nakes sangat jarang bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Kami lebih memilih merawat orang lain agar dia bisa berkumpul bersama keluarganya.”
Penghasilan Menjadi Sorotan
Persoalan kesejahteraan menjadi inti suara terbuka tersebut.
Nakes menyebut penghasilan yang mereka terima sekitar Rp350 ribu per bulan. Sementara tenaga kesehatan yang disebut berstatus paruh waktu mendapatkan kapitasi sekitar Rp700 ribu.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan nakes mengenai standar, mekanisme, serta dasar pemberian penghasilan dan kapitasi tersebut.
Para nakes berharap pemerintah memberikan penjelasan sekaligus melakukan evaluasi agar sistem kesejahteraan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah kepulauan, dapat berjalan secara adil dan transparan.
Takut Risiko Hukum
Selain persoalan pendapatan, para nakes juga menyoroti risiko hukum yang melekat pada profesi mereka.
Setiap tindakan pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab dan konsekuensi. Namun, mereka berharap kesalahan yang tidak disengaja tidak serta-merta membuat tenaga kesehatan diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung seluruh beban tanpa melihat konteks dan prosedur pelayanan.
“Pak, kami nakes, setiap tindakan kami penuh risiko, Pak. Risiko masuk penjara. Karena kami selalu jadi sorotan.”
Mereka mempertanyakan apakah kondisi tersebut sudah mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan.
“Kami Tidak Minta Diistimewakan”
Para nakes menegaskan bahwa mereka tidak meminta jabatan tinggi ataupun perlakuan khusus.
Mereka hanya meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan, terutama ketika kebutuhan hidup terus meningkat.
“Kami nakes tidak minta diangkat jabatan menjadi petinggi. Kami nakes cuma minta perhatikan kesejahteraan kami.”
Mereka juga menyampaikan bahwa harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan, sementara pendapatan yang mereka terima dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab profesi.
Di penghujung pesan, para nakes menitipkan permintaan sederhana kepada Presiden Prabowo Subianto:
“Kami tidak minta dispesialkan, Pak, tapi perlakukanlah kami dengan layak.”
Suara terbuka dari tenaga kesehatan Kepulauan Kangean tersebut kini menjadi perhatian publik. Mereka berharap aspirasi yang disampaikan melalui media sosial tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi mendapatkan perhatian dan solusi nyata dari pemerintah.
Mereka tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya meminta kesejahteraan, penghargaan, dan perlakuan yang layak atas pengabdian mereka di garis depan pelayanan kesehatan masyarakat kepulauan.
