Probolinggo,pilarjatim.id – Sebuah insiden ketegangan mewarnai forum resmi yang digelar di Kecamatan Leces terjadi pada Rabu 05/08/2026. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM BIDIK secara tegas mengusir oknum dari LSM KPK Tipikor keluar dari forum.Tindakan tegas ini diambil lantaran kehadiran LSM KPK Tipikor dinilai tidak resmi dan hanya memanfaatkan momentum untuk kepentingan pribadi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan strategis tersebut merupakan forum resmi yang diinisiasi atas undangan langsung dari Camat Leces. LSM BIDIK hadir sebagai undangan resmi dengan membawa visi-misi kemanusiaan yang jelas, yaitu mengawal serta mempertahankan hak-hak masyarakat miskin yang dilindungi oleh negara. Demi transparansi dan penyelesaian masalah yang konkret bagi masyarakat, LSM BIDIK secara khusus meminta kehadiran pihak-pihak terkait.
Atas permintaan tersebut, forum penting ini turut dihadiri oleh pihak Bank BNI selaku penyalur bantuan sosial (bansos), Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Probolinggo, serta tim pendamping PKH/BPNT Kecamatan Leces.Ketegangan memuncak ketika oknum LSM KPK Tipikor tiba-tiba mencoba masuk dan “menumpang panggung” di dalam ruangan yang diduga dipesan oleh Oknum pendamping dan Desa Tersebut Untuk Mengetahui hasil Forum.
Mengetahui organisasi tersebut tidak mengantongi undangan resmi dari Camat Leces, Wakil Ketua DPW LSM BIDIK, Saifuddin, bersama Sekretaris DPW LSM BIDIK, Syarif Hidayat, langsung mengambil sikap tegas dengan mengusir mereka keluar dari forum.
“Kami hadir di sini berdasarkan undangan resmi dari Camat Leces untuk memperjuangkan nasib warga miskin, bukan untuk panggung atau kepentingan pribadi pihak lain.
Forum ini murni untuk urusan kemanusiaan dan hak rakyat, jadi yang tidak berkepentingan dan tidak diundang silakan keluar,” tegas Saifuddin didampingi Syarif Hidayat di hadapan forum.
Langkah pengusiran yang dipimpin oleh Saifuddin dan Syarif Hidayat ini mendapat dukungan dari peserta forum. Hal ini dilakukan agar jalannya diskusi tetap fokus pada evaluasi penyaluran bansos bersama Dinsos, BNI, dan pendamping PKH, tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang ingin mencari keuntungan sepihak.
