JEMBER,PilarJatim.id – Rencana aksi demonstrasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur pada Senin (10/8/2026) mulai memanaskan situasi di Kabupaten Jember. Aksi tersebut tidak hanya diarahkan ke Kantor Bupati Jember atau Pendopo Kabupaten Jember, tetapi juga menyasar Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah (Cabdin) Jember dan Lumajang. Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, menegaskan bahwa aksi tersebut akan mengangkat sejumlah persoalan yang dinilai serius.
terutama terkait dugaan mega korupsi dalam tata kelola anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BPOPP) APBD I Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 di wilayah Cabdin Jember dan Lumajang. Sorotan tersebut menempatkan pengelolaan anggaran pendidikan dalam posisi yang patut dipertanyakan. Sebab, dana pendidikan semestinya dikawal dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, bukan justru menyisakan tanda tanya mengenai tata kelolanya.
MAKI Jatim dijadwalkan menggelar aksi secara kelembagaan dengan titik sasaran yang lebih luas. Setelah menyampaikan aspirasi di lingkungan Pemkab Jember, massa juga akan bergerak ke Cabdin Jember dan Lumajang mendesak penjelasan serta pertanggungjawaban atas dugaan persoalan yang mereka soroti. Bukan Sekadar Demo, MAKI Minta Persoalan Dibongkar, Aksi tersebut menjadi penting karena isu yang dibawa bukan perkara administratif sepele.
Dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran BPOPP menyangkut uang publik dan sektor pendidikan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. MAKI Jatim juga menyoroti dugaan adanya “plesir” kepala sekolah ke Jepang, yang disebut menjadi bagian dari persoalan yang akan disuarakan dalam aksi.
“Secara detil konstruksi masalah dugaan Mega korupsi pengelolaan anggaran BPOPP APBD 1 Pemprov Jatim tahun anggaran 2023 ini masih kami simpan detilnya, dan akan kami ungkap bersamaan dengan rencana Bidang Hukum MAKI Jatim yang juga akan masuk pada ranah pelaporan hukum nantinya bagi Kepala Sekolah SMA/SMK Swasta se Jawa Timur serta oknum pada instansi Cabdin terkait,” tegas Heru MAKI.
Selain mengangkat isu tersebut, MAKI Jatim juga mempertanyakan dan mengungkap “dugaan plesir tanpa tujuan yang jelas ke Negara Jepang”, di mana dana yang digunakan merupakan dana pribadi sekitar Rp35 juta lebih per kepala sekolah yang menjadi peserta. Keberadaan para kepala sekolah yang bepergian ke Jepang dengan anggaran sekitar Rp35 juta tentu menjadi pertanyaan MAKI Jatim, mengingat gaji dan pendapatan kepala sekolah tidak banyak.
“Jangan kemudian sepulang dari perjalanan ke Negara Jepang, muncul semangat dari kepala sekolah untuk ‘mencari’ cara bagaimana dana Rp35 juta bisa dicari kembali, tentunya diduga dengan mengedepankan perilaku koruptif di dalamnya,” tegas Heru MAKI.
Aksi demo akbar berkaitan dengan tata kelola anggaran BPOPP dari APBD 1 Pemprov Jatim tahun anggaran 2023 pada Kantor Cabdin Jember dan Lumajang menjadi “pembuka” kegiatan aksi awal, di mana selanjutnya MAKI Jatim beralih akan melakukan giat yang sama pada kantor Cabdin selanjutnya se-Jawa Timur.
