MALANG,PilarJatim.id – Pengunduran diri Sekretaris Desa (Sekdes) Pandanajeng, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Imam Mashudi Spd, menjadi perhatian publik. Di tengah besarnya tanggung jawab sebagai pejabat administrasi tertinggi di pemerintahan desa, keputusan mundur dengan alasan ingin fokus mengembangkan usaha peternakan memunculkan beragam pertanyaan di tengah masyarakat.
Jabatan Sekretaris Desa bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan posisi strategis yang mengawal tata kelola pemerintahan, administrasi desa, hingga pengelolaan berbagai program dan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Karena itu, pengunduran diri seorang Sekdes tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Dalam keterangannya, Sekdes menyebut keputusan tersebut diambil agar dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk mengembangkan usaha peternakan yang telah dirintis.
“Saya ingin memberi waktu dan tenaga sepenuhnya untuk mengembangkan usaha peternakan demi masa depan keluarga dan masyarakat,” Tegas imam Mashudi Spd.
Namun, di balik alasan tersebut, publik mempertanyakan apakah pengunduran diri itu murni karena pilihan pribadi atau terdapat faktor lain yang belum diungkap secara terbuka. Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Desa Pandanajeng maupun Pemerintah Kecamatan Tumpang mengenai proses, alasan administratif, maupun dampak pengunduran diri tersebut terhadap jalannya roda pemerintahan desa.
Masyarakat menilai keterbukaan informasi menjadi penting agar tidak berkembang berbagai spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan. Sebab, Sekretaris Desa memegang peran sentral dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pengelolaan berbagai dokumen serta program pembangunan desa. Pergantian pejabat di lingkungan pemerintah desa juga harus dipastikan tidak mengganggu pelayanan publik maupun pelaksanaan program yang sedang berjalan.
Seluruh proses administrasi, pengelolaan Dana Desa, serta pelayanan kepada masyarakat harus tetap berlangsung secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan. Publik berharap Pemerintah Desa Pandanajeng segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status pengunduran diri tersebut, termasuk langkah-langkah yang telah disiapkan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pemerintahan desa. Saat di Konfirmasi, Hendra Selaku Camat Tumpang Menyampaikan.
“Menanggapi pemberitaan tersebut, saya membenarkan bahwa Sekretaris Desa Pandanajeng telah mengajukan pengunduran diri. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, keputusan tersebut murni atas keinginan pribadi untuk fokus mengembangkan usaha yang ditekuni.” Ujar Hendra.
Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Pemerintah Kecamatan Tumpang, serta Inspektorat Kabupaten Malang diharapkan memastikan seluruh proses pergantian jabatan berjalan sesuai aturan dan tak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari. Pengunduran diri merupakan hak setiap pejabat. Namun ketika menyangkut jabatan publik yang mengelola pelayanan dan anggaran negara, transparansi menjadi kewajiban. Lanjut dari Sang Camat terkait Proses pengunduran diri Sekdes Pandan Ajeng Menyampaikan bahwa
“Proses administrasinya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari Pemerintah Desa, rekomendasi Kecamatan, hingga saat ini menunggu persetujuan Bupati Malang. Setelah persetujuan diterbitkan, pemberhentian akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa sesuai mekanisme yang berlaku.” Kata Sang Camat Secara Normatif.
Masyarakat berhak mengetahui apakah seluruh proses telah dilakukan sesuai mekanisme dan tidak meninggalkan persoalan yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan desa. Kini sorotan publik tidak lagi semata tertuju pada alasan pengunduran diri, melainkan pada bagaimana Pemerintah Desa Pandanajeng menjamin stabilitas pemerintahan, menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan mendapatkan pelayanan yang terbaik.
