BANYUWANGI,PilarJatim.id – Klaim Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menyebut Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak menjadi perhatian publik. Di balik optimisme tersebut, muncul tuntutan agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya sekolah yang dibangun, tetapi juga dari kualitas layanan, transparansi anggaran, dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat menghadiri peluncuran mandatori biodiesel B50 di Banyuwangi. Menurutnya, Jawa Timur memiliki Sekolah Rakyat terbanyak, baik yang masih dalam tahap rintisan maupun yang telah memasuki pembangunan permanen.
Namun, di tengah besarnya ekspektasi masyarakat terhadap program tersebut, berbagai kalangan menilai pemerintah perlu menyajikan data yang lebih terbuka.
Publik ingin mengetahui berapa jumlah sekolah yang benar-benar telah beroperasi, berapa siswa yang telah diterima, bagaimana kesiapan tenaga pendidik, hingga bagaimana pengelolaan anggaran yang digunakan. Program Sekolah Rakyat memang diproyeksikan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan yang layak. Akan tetapi, besarnya investasi negara dalam program ini menuntut adanya akuntabilitas yang kuat agar tidak berhenti sebagai pencapaian administratif semata.
“Yang sudah permanen lahannya disiapkan oleh kabupaten/kota dan pembiayaan seluruhnya dari APBN,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena menggunakan uang rakyat, proses pelaksanaan program pun dinilai harus terbuka terhadap pengawasan publik.
Sejumlah pemerhati pendidikan menilai ukuran keberhasilan program tidak cukup dilihat dari jumlah bangunan atau lokasi yang diresmikan.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sekolah tersebut mampu menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas, memiliki guru yang memadai, fasilitas yang layak, serta mampu menekan angka putus sekolah di daerah-daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.Khofifah juga menilai fasilitas yang dimiliki Sekolah Rakyat menjadi salah satu keunggulan program tersebut.
“Melihat ruang kelas, ini juga coba dilihat area untuk olahraga, saya rasa sulit untuk menemukan sekolah dengan kapasitas fasilitas olahraga seperti ini. Pada hari ini Sekolah Rakyat bisa memberikan fasilitas itu, dan ini program yang sangat strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Prabowo-Gibran,” katanya.
Meski demikian, sejumlah persoalan pendidikan di Jawa Timur masih menjadi pekerjaan rumah. Di berbagai wilayah masih ditemukan keterbatasan ruang kelas, kekurangan tenaga pendidik, ketimpangan fasilitas pendidikan, hingga masih adanya anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan karena faktor ekonomi maupun geografis.
Kondisi tersebut membuat publik berharap keberadaan Sekolah Rakyat tidak sekadar menjadi simbol keberhasilan pembangunan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Khofifah juga mengakui masih terdapat kekhawatiran dari sebagian orang tua terkait sistem pendidikan berasrama yang diterapkan dalam program tersebut.
“Sangat banyak wali murid khususnya jenjang SD yang khawatir kalau anaknya jauh dari rumah dan tinggal di asrama. Ini adalah proses membangun kemandirian anak-anak mereka, membangun karakter, kedisiplinan, dan menyiapkan Generasi Emas 2045,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat pada akhirnya akan dinilai bukan dari besarnya klaim atau banyaknya pembangunan fisik, melainkan dari hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Transparansi pelaksanaan, keterbukaan penggunaan anggaran, evaluasi berkala, serta pengawasan publik menjadi faktor penting agar program strategis tersebut mampu mencapai tujuan utamanya, yakni menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berpihak kepada masyarakat kurang mampu.
Dengan demikian, klaim Jawa Timur sebagai provinsi dengan Sekolah Rakyat terbanyak kini memasuki tahap pembuktian. Publik menunggu data yang terbuka, pelaksanaan yang akuntabel, dan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, sehingga program ini tidak hanya menjadi kebanggaan di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan bagi masa depan anak-anak Indonesia.
