Sumenep, pilarjatim.id — Program makan gratis bergizi kembali menuai kritik tajam. Kali ini, wali murid dan guru SDN Karanganyar, Kecamatan Kalianget, menyuarakan kekecewaan atas dugaan penyajian makanan tidak layak konsumsi oleh SPPG Yayasan Bejreh Barokah Bangsa.
Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Selasa (14/04). Alih-alih memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), makanan yang diterima siswa justru diduga dalam kondisi tidak layak, bahkan disebut-sebut sudah rusak.
Kritik semakin menguat setelah muncul informasi bahwa kejadian serupa bukan kali pertama. Dugaan berulang ini memicu kemarahan berbagai pihak, karena program yang seharusnya mendukung kesehatan anak justru dinilai berpotensi merugikan.
SPPG yang berlokasi di Kalianget Barat 2, Jl Raya Kalianget–Asemnunggal (depan Perumahan Paradise) kini menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai pengelolaan program tersebut patut dievaluasi serius.
LSM BIDIK melalui Fery Iswahyudi menyampaikan kecaman keras. Ia menilai jika dugaan ini benar, maka pengelola telah gagal menjalankan tanggung jawab.
“Ini tidak bisa dianggap sepele. Jika benar terjadi berulang, berarti ada masalah serius dalam pengelolaan. Jangan hanya berpikir soal keuntungan, tapi abaikan kualitas makanan untuk anak-anak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk program ini, yang seharusnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa.
“Negara sudah mengeluarkan anggaran besar untuk memastikan anak-anak mendapat asupan bergizi. Kalau pelaksana tidak siap, lebih baik mundur atau dihentikan. Jangan sampai siswa jadi korban,” lanjutnya.
Kritik dari wali murid dan tenaga pendidik juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh terulang. Mereka mendesak adanya pengawasan ketat serta evaluasi menyeluruh terhadap pengelola SPPG.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola terkait dugaan tersebut. Sementara itu, publik menuntut transparansi dan langkah tegas dari instansi terkait agar program makan bergizi benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Kasus ini menjadi peringatan keras: program sosial yang menyangkut kesehatan anak tidak boleh dikelola secara asal. Jika pengawasan lemah dan pelaksana tidak profesional, maka yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi penerus.
