MALANG, Pilarjatim.id – Polemik mengenai kompensasi bagi warga terdampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paras, Kabupaten Malang, kembali mencuat di tengah rencana pengembangan proyek pengelolaan sampah modern melalui program Integrated Solid Waste Management Project (ISWMP).
Selama bertahun-tahun, masyarakat sekitar mengaku hidup berdampingan dengan berbagai dampak negatif dari aktivitas TPA, mulai dari bau menyengat, potensi pencemaran lingkungan, hingga kekhawatiran terhadap kesehatan. Namun di sisi lain, sebagian warga menilai belum ada bentuk kompensasi nyata yang benar-benar dirasakan secara merata.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar dari masyarakat terkait keadilan sosial, terutama ketika kawasan mereka menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang juga memiliki nilai strategis bagi pemerintah.
Menanggapi hal itu, Eko Widodo dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan bahwa kompensasi terhadap warga terdampak tidak selalu harus berbentuk uang tunai.
Menurut Eko Widodo, bentuk kompensasi dapat diwujudkan melalui berbagai program sosial yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“Kompensasi bisa berupa program sosial seperti sembako, pembangunan PJU, fasilitas umum, atau program lain yang benar-benar bermanfaat,” ujar Eko Widodo.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pendekatan kompensasi dalam proyek besar pemerintah tidak hanya dilihat dari aspek finansial, tetapi juga melalui pembangunan sosial dan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga.
Meski demikian, pernyataan itu belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat. Pasalnya, sejumlah warga menilai berbagai musyawarah dan komunikasi yang selama ini dilakukan belum banyak menghasilkan realisasi konkret.
Bagi sebagian masyarakat Paras, persoalan utama bukan sekadar janji atau konsep program, tetapi implementasi nyata yang bisa dirasakan langsung oleh warga yang setiap hari menerima dampak bau, aktivitas kendaraan pengangkut sampah, hingga persoalan lingkungan lainnya.
Menurut Eko Widodo, komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan masyarakat Paras sebenarnya telah berlangsung, termasuk dengan sejumlah pihak di sekitar kawasan seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Tempat Pendidikan Al-Qur’an (TPA).
Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya persepsi bahwa hasil dialog tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Eko Widodo juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap sejumlah program terdahulu yang pernah digagas namun tidak berjalan optimal.
Salah satu contoh yang disorot adalah program biogas berbasis sampah yang sebelumnya sempat ada, namun kemudian mangkrak dan tidak memberikan dampak berkelanjutan.
“Itu yang perlu diperbaiki ke depan,” tegas Eko Widodo.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa persoalan di Paras bukan hanya soal proyek baru, tetapi juga soal bagaimana pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan lama yang dianggap belum efektif.
Di tengah rencana modernisasi pengelolaan sampah, masyarakat berharap proyek ISWMP tidak sekadar menjadi pembangunan fisik semata, melainkan momentum untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan warga terdampak.
Warga menilai, jika kawasan Paras terus menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan sampah regional, maka masyarakat sekitar juga harus mendapat manfaat yang proporsional, baik dari sisi kesehatan lingkungan, fasilitas publik, maupun peningkatan kesejahteraan sosial.
Persoalan kompensasi ini juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa hanya menjadi pihak yang menerima dampak, sementara manfaat lebih banyak dirasakan pihak lain, maka resistensi sosial berpotensi terus muncul.
Karena itu, transparansi, pelibatan warga, dan realisasi program menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proyek ke depan.
Eko Widodo menegaskan bahwa pembangunan TPST dan sistem pengelolaan sampah modern harus berjalan seimbang antara kebutuhan infrastruktur dan perlindungan masyarakat.
Dengan kata lain, pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan fasilitas baru, tetapi juga harus menjawab persoalan lama yang selama ini menjadi keluhan warga.
Kini, masyarakat Paras menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat, bukan hanya dalam bentuk perencanaan atau dialog, tetapi realisasi nyata yang mampu membuktikan bahwa pembangunan pengelolaan sampah benar-benar membawa manfaat, bukan sekadar memperbesar beban sosial bagi warga sekitar.
