Sumenep, pilarJatim.id – Kasus dugaan pelecehan seksual di Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep kini memunculkan pertanyaan serius: apakah proses yang terjadi benar-benar penegakan hukum, atau justru pembentukan opini publik yang berpotensi menjatuhkan seseorang sebelum proses hukum berjalan secara adil?
Fenomena yang muncul dalam kasus ini patut menjadi perhatian. Seseorang seolah telah “dihakimi” di ruang publik hanya berdasarkan narasi sepihak, tanpa uji fakta yang menyeluruh, tanpa keberimbangan informasi, dan tanpa proses hukum yang tuntas. Kondisi ini berpotensi menggerus prinsip dasar keadilan.
Praktisi hukum Suriadi menilai bahwa pihak terlapor dalam perkara ini berpotensi menjadi korban dari konstruksi opini yang timpang. Menurutnya, tuduhan yang beredar di tengah masyarakat seolah sudah dianggap sebagai kebenaran final, padahal sejumlah fakta penting justru belum terungkap secara utuh.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah keterlibatan pihak keluarga dari perempuan yang disebut sebagai korban. Disebutkan bahwa ibu korban, berinisial TA, diduga justru berperan aktif dalam membawa anaknya ke kediaman terlapor.
Selain itu, muncul pula informasi mengenai adanya bukti pesan suara yang menyatakan bahwa anak tersebut tidak perlu dikembalikan. Jika benar adanya, hal ini menjadi fakta penting yang seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan hukum secara objektif.
Dalam perspektif hukum pidana, khususnya terkait dugaan pelecehan atau kekerasan seksual, unsur paksaan merupakan elemen krusial. Tanpa adanya unsur tersebut, konstruksi perkara perlu diuji secara lebih mendalam.
Di sisi lain, informasi mengenai adanya rencana pernikahan pada malam yang sama juga menjadi bagian yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Namun fakta-fakta tersebut dinilai belum mendapatkan perhatian yang seimbang dalam pembentukan opini publik.
Kejanggalan lain muncul ketika perempuan tersebut dikabarkan menghilang dan diduga dijemput oleh pihak lain yang tidak dikenal. Dalam kerangka penegakan hukum yang objektif, peristiwa ini seharusnya menjadi bagian penting dari proses penyelidikan.
Yang menjadi persoalan serius adalah munculnya fenomena “vonis sosial” di tengah masyarakat. Publik seolah mengambil peran sebagai hakim sebelum proses hukum berjalan. Praktik ini dikenal sebagai trial by the press, yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.
Perlu ditegaskan bahwa penyebaran informasi yang belum terverifikasi secara utuh berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk dugaan pencemaran nama baik apabila terbukti merugikan pihak tertentu.
Jika terdapat unsur kesengajaan dalam membentuk opini publik dengan mengabaikan fakta-fakta penting, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk manipulasi informasi.
Pada akhirnya, hukum tidak boleh tunduk pada tekanan opini, apalagi emosi massa. Penegakan hukum harus tetap berpijak pada fakta, bukti, dan proses yang adil serta objektif.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa keadilan tidak dibangun di ruang opini, melainkan melalui proses hukum yang sah.
Karena pada prinsipnya, kebenaran harus diuji di pengadilan—bukan diputuskan di ruang publik
