SUMENEP, pilarjatim.id – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2026 yang telah resmi diluncurkan di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, kini menjadi perhatian serius DPC LSM BIDIK.
Program yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum tersebut bertujuan memperbaiki dan merehabilitasi jaringan irigasi dengan melibatkan kelompok masyarakat petani sebagai pelaksana. Namun, di balik besarnya harapan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, muncul tuntutan agar pelaksanaan program tidak mengulangi berbagai persoalan yang pernah menjadi sorotan pada tahun-tahun sebelumnya.
Aktivis DPC LSM BIDIK, Muhlis Fajar, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh pekerjaan P3TGAI yang dilaksanakan di wilayah kepulauan. Menurutnya, anggaran negara yang mencapai ratusan juta rupiah tidak boleh dikelola secara sembarangan apalagi hanya menjadi proyek formalitas tanpa kualitas yang jelas.
“Saya ingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat, jangan main-main dengan pekerjaan P3TGAI ini. Program ini bukan milik pribadi, bukan proyek untuk mencari keuntungan kelompok tertentu, melainkan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan petani. Kami akan mengawasi setiap tahapan pekerjaan di wilayah kepulauan,” tegas Muhlis Fajar.
Muhlis mengungkapkan bahwa sejumlah pekerjaan serupa pada tahun-tahun sebelumnya kerap menuai kritik dari masyarakat. Beberapa proyek bahkan dipersoalkan karena dinilai tidak tepat sasaran, kualitas pekerjaan dipertanyakan, hingga muncul dugaan pekerjaan yang tidak sepenuhnya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai pola lama kembali terulang. Banyak keluhan yang muncul pada pekerjaan sebelumnya, mulai dari penempatan kegiatan yang dipertanyakan hingga kualitas pekerjaan yang dianggap jauh dari harapan masyarakat. Semua itu harus menjadi evaluasi serius,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pekerjaan P3TGAI harus dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan RAB yang telah disusun. Mulai dari proses penggalian, penanaman pondasi, pasangan konstruksi, hingga kualitas material dan kekuatan struktur harus benar-benar diperhatikan.
“Setiap meter pekerjaan harus sesuai volume. Pondasi harus ditanam sesuai standar teknis. Struktur bangunan harus kuat dan berkualitas. Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah habis, tetapi hasil pekerjaan tidak mampu bertahan lama atau tidak memberikan manfaat maksimal bagi petani,” ujarnya.
Muhlis juga mengingatkan bahwa saat ini pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang fokus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan hilirisasi sektor pertanian guna mencapai swasembada pangan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas infrastruktur pendukung, termasuk jaringan irigasi yang menjadi urat nadi produksi pertanian.
“Presiden sedang berjuang mewujudkan swasembada pangan nasional. Karena itu, jaringan irigasi harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai anggaran yang seharusnya membantu petani justru menimbulkan persoalan baru akibat pekerjaan yang tidak berkualitas atau tidak sesuai perencanaan,” tegasnya.
DPC LSM BIDIK memastikan akan terus mengawal pelaksanaan P3TGAI 2026 di Pulau Kangean. Pengawasan akan dilakukan sejak tahap pelaksanaan hingga pekerjaan selesai guna memastikan program benar-benar memberikan manfaat bagi petani dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.
“Siapa pun yang mencoba bermain-main dengan anggaran untuk petani harus siap menghadapi pengawasan publik. Kami tidak akan tinggal diam jika menemukan pekerjaan yang diduga menyimpang dari RAB, mengurangi kualitas, atau merugikan masyarakat. Uang negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas, bukan proyek yang hanya bagus di atas kertas,” pungkas Muhlis Fajar.
