SUMENEP , pilarjatim.id – Program MBG yang digagas oleh Prabowo Subianto kini mulai menuai sorotan keras, khususnya di wilayah kepulauan. Alih-alih menjadi solusi bagi masyarakat kecil, implementasinya di lapangan justru dinilai membuka celah baru bagi dugaan penyimpangan.
Kritik tajam bermunculan seiring munculnya kekhawatiran bahwa praktik yang selama ini dikenal sebagai “penyakit lama” birokrasi—yakni penyalahgunaan anggaran—tidak lagi berhenti di level atas, tetapi berpotensi merembet hingga ke tingkat pelaksana di bawah, bahkan melalui lembaga atau yayasan yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan bantuan.
“Kalau dulu yang sering kita dengar itu ‘tikus berdasi’ di kantor, sekarang masyarakat mulai melihat indikasi pola yang merembet ke bawah. Ini yang berbahaya,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Situasi ini memunculkan kegelisahan serius di tengah masyarakat kepulauan seperti Kangean dan sekitarnya. Pasalnya, program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat dan siswa sebagai generasi penerus bangsa justru berisiko tidak tepat sasaran.
Kondisi geografis kepulauan yang minim pengawasan langsung dinilai semakin memperbesar potensi terjadinya praktik-praktik yang tidak transparan. Celah ini, jika tidak segera ditutup, bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Lebih mengkhawatirkan, jika dugaan ini benar terjadi, maka yang menjadi korban bukan lagi sekadar angka dalam laporan anggaran, melainkan masyarakat kecil dan anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
“Jangan sampai program untuk rakyat justru menjadi ladang permainan. Ini menyangkut masa depan generasi,” tegas sumber tersebut.
Desakan pun menguat agar pemerintah tidak hanya fokus pada peluncuran program, tetapi juga memastikan sistem pengawasan berjalan ketat dan transparan hingga ke daerah terpencil.
Jika tidak ada langkah tegas, bukan tidak mungkin program yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi sumber persoalan baru. Dan ketika kepercayaan masyarakat mulai runtuh, dampaknya akan jauh lebih besar daripada sekadar kegagalan program.
Kini publik menunggu: apakah negara hadir untuk melindungi hak masyarakat, atau justru membiarkan celah ini terus terbuka?
