Sumenep, pilarjatim.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep kembali menuai sorotan tajam. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut diduga tidak berjalan sesuai aturan di Kecamatan Arjasa (Kepulauan Kangean) dan Kecamatan Sapeken.
DPC LSM Bidik kec Arjasa, Muhlis Fajar, secara terbuka mengecam keras para mitra pelaksana MBG di wilayah kepulauan. Ia menilai pelaksanaan program tersebut sudah sangat jauh menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Muhlis, menu MBG yang diberikan kepada para siswa selama bulan Ramadan di beberapa sekolah di Kecamatan Arjasa dan Sapeken sering kali tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
“Ini bukan sekadar kekeliruan kecil. Dari laporan yang kami terima, menu MBG yang diberikan kepada siswa justru 100 persen melenceng dari aturan yang ditetapkan. Ini sangat memalukan,” tegas Muhlis.
Ia mengaku tidak berbicara tanpa dasar. Muhlis menyebut dirinya pernah menerima berbagai pengaduan dari masyarakat dan pihak sekolah terkait menu makanan MBG yang tidak sesuai standar.
Menurutnya, yang paling memprihatinkan adalah para siswa yang justru menjadi korban dari dugaan permainan para mitra MBG di wilayah kepulauan.
“Anak-anak sekolah yang seharusnya mendapatkan makanan bergizi justru menjadi korban keserakahan segelintir mitra MBG. Ini sangat tidak manusiawi,” ujarnya dengan nada keras.
Muhlis juga menilai kondisi ini dapat merusak citra program nasional yang seharusnya menjadi kebanggaan pemerintah.
“Program MBG ini adalah program Presiden Prabowo. Jika di lapangan justru dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka yang rusak bukan hanya programnya, tapi juga citra pemerintah di mata rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Muhlis mempertanyakan lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Hingga saat ini, menurutnya tidak ada tindakan tegas terhadap para mitra yang diduga melanggar aturan.
“Masalah ini seperti dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada sanksi yang jelas. Seolah-olah ‘tikus-tikus kepulauan’ merajalela seperti gurita yang mencengkeram program ini,” tegasnya.
Kecaman juga datang dari Andi, seorang aktivis yang ikut menyoroti pelaksanaan MBG di wilayah kepulauan. Ia mendesak pihak BGN agar tidak hanya memantau melalui laporan administratif, tetapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya.
“Jangan hanya percaya laporan di atas meja. Fakta di lapangan jauh berbeda. Kalau memang ditemukan penyimpangan, kami meminta SPPG yang bermasalah di Kepulauan Kangean dan Sapeken segera ditutup,” ujar Andi.
Para aktivis menilai jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa evaluasi dan sanksi tegas, maka program MBG yang seharusnya menjadi solusi peningkatan gizi bagi siswa justru berubah menjadi ladang permainan bagi oknum tertentu.
Mereka pun mendesak Badan Gizi Nasional segera turun tangan melakukan investigasi langsung ke wilayah Kepulauan Kangean dan Sapeken agar program MBG kembali berjalan sesuai tujuan awalnya
