Sumenep, pilarjatim.id — Sekretaris Jenderal BIDIK, Sunan, menyatakan sikap tegas untuk mengawal secara ketat pelaksanaan program Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep.
Langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya program dinas yang dinilai tidak maksimal, bahkan berujung gagal di lapangan. Sunan menegaskan, pengawalan ini bukan tanpa dasar, melainkan hasil evaluasi terhadap sejumlah program sebelumnya yang dinilai tidak memberikan hasil sesuai harapan.
“Kami sudah melihat sendiri beberapa program sebelumnya. Anggaran terserap, tapi hasilnya tidak jelas. Ini tidak boleh terulang,” tegasnya.
Tolak Budaya “Asal Selesai”
Sunan menyoroti adanya pola kerja yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran tanpa memperhatikan hasil nyata. Menurutnya, praktik seperti ini harus dihentikan.
“Kami menolak budaya ‘asal selesai’.
Program tidak boleh hanya tuntas di atas kertas. Harus ada dampak nyata bagi masyarakat. Uang negara bukan untuk dihabiskan, tapi untuk menghasilkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengawalan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pasca pelaksanaan. Tidak hanya itu, timnya juga akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi riil.
Pantau dari Hulu ke Hilir
Pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari ketepatan lokasi program, kualitas bibit yang digunakan, hingga keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.
“Kami akan cek semuanya. Jangan sampai hanya bagus di laporan, tapi kosong di lapangan,” tegas Sunan.
Siap Laporkan Dugaan Penyimpangan
Lebih jauh, Sunan memastikan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika menemukan indikasi penyimpangan. Ia menegaskan kesiapan untuk membawa temuan ke ranah hukum apabila diperlukan.
“Kalau ada ketidaksesuaian, apalagi dugaan korupsi, kami tidak akan ragu melaporkannya ke aparat penegak hukum. Ini komitmen kami,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pengawalan ini bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan untuk memastikan pelaksanaan berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami hadir untuk mengontrol, bukan mengganggu. Masyarakat berhak mendapatkan hasil terbaik dari setiap program yang dibiayai negara,” tambahnya.
Dengan adanya pengawasan dari elemen masyarakat, diharapkan pelaksanaan program HDDAP DKPP Sumenep ke depan lebih terukur, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
