MALANG, PilarJatim.id – Polemik dugaan ketidakterbukaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Taman Siswa Taman Dewasa Kota Malang semakin memantik perhatian publik setelah muncul pernyataan kontroversial dari kepala sekolah saat dikonfirmasi awak media dan tim investigasi.
Dalam proses klarifikasi di lingkungan sekolah, kepala sekolah disebut menunjukkan respons yang memicu tanda tanya serius ketika ditanya langsung terkait penggunaan anggaran Dana BOS yang selama ini diterima lembaga pendidikan tersebut.
Menurut keterangan tim investigasi, saat pertanyaan mengarah pada detail pengelolaan Dana BOS, kepala sekolah justru menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas dana tersebut diperuntukkan untuk apa.
“Anggaran Dana BOS itu saya tidak tahu diperuntukkan untuk apa,” ujar kepala sekolah sebagaimana disampaikan tim investigasi kepada awak media.
Pernyataan tersebut sontak memunculkan sorotan tajam, mengingat kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama dalam tata kelola kebijakan pendidikan di tingkat sekolah, termasuk dalam aspek transparansi penggunaan anggaran operasional yang bersumber dari negara.
Bagi publik, jawaban tersebut bukan sekadar mengejutkan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar terkait sistem administrasi, pengawasan internal, dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.
Dana BOS sendiri merupakan program strategis pemerintah yang dirancang untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta meringankan beban peserta didik. Karena itu, setiap penggunaan anggaran semestinya tercatat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika pimpinan sekolah mengaku tidak memahami atau tidak mengetahui peruntukan dana tersebut, maka kondisi itu dapat mencerminkan dugaan lemahnya kontrol manajerial atau bahkan berpotensi mengarah pada persoalan administrasi yang lebih serius.
“Bagaimana mungkin kepala sekolah tidak tahu penggunaan Dana BOS, padahal itu dana negara untuk kebutuhan siswa,” ujar salah satu sumber investigasi.
Situasi ini memperkuat desakan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut, terutama untuk memastikan apakah seluruh alokasi benar-benar digunakan sesuai petunjuk teknis pemerintah.
Pengawasan terhadap Dana BOS bukan hanya menyangkut laporan keuangan, tetapi juga menyangkut hak siswa atas fasilitas pendidikan yang layak.
Dalam banyak kasus, minimnya transparansi penggunaan anggaran pendidikan sering menjadi pintu masuk dugaan penyimpangan, baik berupa administrasi bermasalah, ketidaksesuaian pelaporan, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, pernyataan kepala sekolah yang terkesan tidak mengetahui arah penggunaan dana justru memperbesar kebutuhan publik terhadap keterbukaan.
Pengamat pendidikan menilai, sekolah tidak boleh mengelola dana publik dengan pola abu-abu.
“Dana BOS itu uang negara. Setiap rupiahnya harus jelas. Kalau pimpinan tidak paham, ini masalah serius,” tegas seorang pemerhati kebijakan pendidikan.
Kini sorotan mengarah pada Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan aparat pengawas lainnya untuk menelusuri lebih jauh tata kelola keuangan sekolah tersebut.
Masyarakat berharap persoalan ini tidak berhenti pada klarifikasi verbal, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui pemeriksaan administratif dan audit faktual.
Sebab dalam dunia pendidikan, kepercayaan publik dibangun dari transparansi.
Dan ketika pengelola pendidikan tidak mampu menjelaskan penggunaan dana operasional, maka yang dipertanyakan bukan hanya sistem sekolah, tetapi juga komitmen terhadap amanah anggaran negara.
