Pilarjatim.id – Pemilik Bawang Mas Group tengah menjadi sorotan setelah diketahui diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Situasi ini kemudian dikaitkan dengan peran aktifnya, Haji Her, dalam mendorong realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.
Belakangan, sejumlah pengusaha rokok dan tembakau, tokoh agama, hingga elemen masyarakat di Pulau Madura memang tengah menggaungkan pembentukan KEK Tembakau Madura. Salah satu figur yang cukup menonjol dalam upaya tersebut adalah Haji Her.
Gagasan KEK ini muncul dari besarnya potensi tembakau Madura, dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha lokal.
Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura, Subairi Muzzaki, menyebut bahwa selama ini Madura memiliki kontribusi besar dalam industri tembakau nasional. Namun, manfaat ekonominya dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat setempat.
“Selama puluhan tahun Madura menjadi salah satu sentra utama produksi tembakau nasional. Namun nilai tambah industrinya masih banyak dinikmati di luar daerah. Melalui KEK, kami ingin membangun ekosistem industri yang lebih terintegrasi agar petani dan pelaku usaha lokal mendapatkan manfaat yang lebih besar,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Haji Her dikenal sebagai salah satu penggerak utama. Ia disebut aktif melakukan pendekatan ke berbagai tokoh agama dan masyarakat, serta mendukung sejumlah kegiatan, termasuk seminar nasional terkait KEK Tembakau Madura.
Peran strategis tersebut membuat namanya menjadi penting dalam setiap pembahasan KEK. Oleh karena itu, ketika ia diperiksa KPK, muncul berbagai spekulasi yang mencoba mengaitkan dua hal tersebut.
Apalagi, sektor tembakau memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT). Dari total pendapatan sekitar Rp230 triliun, Jawa Timur—khususnya Madura—disebut menyumbang porsi signifikan.
Namun, di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa kontribusi besar tersebut belum sebanding dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh petani tembakau di Madura. Ketimpangan inilah yang mendorong munculnya gagasan KEK sebagai upaya menciptakan sistem yang lebih adil dan berpihak pada pelaku lokal.
Sejumlah sumber menyebut, langkah mendorong KEK Tembakau Madura berpotensi mengubah peta industri tembakau yang selama ini didominasi oleh pemain besar. Hal ini memunculkan asumsi bahwa gerakan tersebut bisa saja mengganggu kepentingan tertentu.
Sementara itu, sumber internal yang enggan disebutkan namanya menilai pemeriksaan terhadap Haji Her terasa janggal jika dikaitkan dengan kasus lain.
“Kalau dikaitkan dengan kasus pejabat Bea Cukai yang tertangkap, rasanya tidak relevan. Setahu kami, beliau tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, keterkaitan antara pemeriksaan KPK dan dorongan terhadap KEK Tembakau Madura masih sebatas dugaan yang belum terkonfirmasi. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan kedua hal tersebut secara langsung.
Situasi ini pun membuka ruang pertanyaan publik, sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap proses hukum, agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
