Sumenep, pilarjatim.id – Pengelolaan dana BUMDes Desa Banaresep Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, kini menjadi sorotan serius. Anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2025 dengan nilai sekitar Rp160 juta diduga tidak dikelola secara transparan dan memunculkan indikasi penyimpangan.
Informasi yang dihimpun dari masyarakat menyebutkan bahwa anggaran tersebut dicairkan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, dana sebesar Rp90 juta dialokasikan untuk pembuatan sumur bor dan penyewaan lahan pertanian jagung. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai tidak jelas dan minim keterbukaan.
Warga mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan rinci terkait penggunaan anggaran tersebut, baik dari pihak pemerintah desa maupun pengelola BUMDes.
“Tidak ada laporan yang disampaikan ke masyarakat. Kami hanya dengar anggaran sudah digunakan, tapi hasilnya tidak jelas,” ungkap salah satu warga.
Minimnya transparansi ini menjadi pemicu utama munculnya kecurigaan. Dana BUMDes yang seharusnya dikelola secara terbuka dan akuntabel justru dinilai berjalan tanpa pengawasan yang jelas dan tanpa pertanggungjawaban kepada publik.
Situasi semakin memanas setelah upaya konfirmasi yang dilakukan awak media tidak mendapat respons. Baik PJ Desa maupun Ketua BUMDes Banaresep Barat memilih bungkam saat dimintai keterangan terkait penggunaan anggaran tersebut.
Sikap diam ini justru memperkuat dugaan di tengah masyarakat.
“Kalau memang bersih, kenapa harus diam? Masyarakat hanya butuh penjelasan,” ujar warga lainnya.
Sejumlah pihak kini mulai mendesak adanya keterbukaan dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana BUMDes. Dugaan penyimpangan yang terus menguat dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Masyarakat berharap pihak terkait segera memberikan klarifikasi secara terbuka, menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara rinci, serta memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.
Jika tidak ada penjelasan yang transparan, bukan tidak mungkin persoalan ini akan berlanjut ke ranah hukum dan menjadi sorotan lebih luas.
