Sumenep, pilarjatim.id — Program Makanan Bergizi (MBG) yang digadang-gadang sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa kembali menuai sorotan publik. Kali ini, polemik mencuat dari Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, setelah beredar video yang memperlihatkan dugaan adanya ulat pada menu gado-gado yang disajikan kepada siswa SDN Paseraman I.
Dalam video yang viral di sejumlah grup WhatsApp, disebutkan bahwa makanan tersebut diterima oleh siswa kelas IV atas nama Ezrafan Nasif Artan. Alih-alih mendapatkan asupan bergizi sebagaimana tujuan utama program MBG, temuan tersebut justru memunculkan kekhawatiran serius terkait kualitas dan pengawasan makanan yang disalurkan kepada peserta didik.
Program MBG di wilayah tersebut diketahui dikelola oleh SPPG Yayasan Batu Berlian. Namun, alih-alih mendapatkan apresiasi, mitra pelaksana justru menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Sejumlah warganet dan anggota grup WhatsApp menilai bahwa mitra SPPG Batu Berlian diduga lebih berorientasi pada keuntungan dibanding pemenuhan standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Tak hanya itu, beredar pula penilaian miring terkait fungsi pengawasan. Beberapa pihak bahkan menduga adanya praktik kongkalikong antara pengawas MBG dan mitra pelaksana, sehingga dugaan kelalaian dalam kualitas makanan bisa lolos tanpa tindakan tegas. Meski demikian, tudingan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dari aparat dan instansi berwenang.
Sorotan juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Mereka menilai kejadian ini bukan sekadar persoalan teknis dapur, melainkan indikasi lemahnya sistem pengawasan program strategis pemerintah di tingkat bawah. Apalagi, program MBG menyasar kelompok rentan—anak-anak sekolah dasar—yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media mengaku mengalami kesulitan menghubungi SPPG Yayasan Batu Berlian untuk mendapatkan klarifikasi resmi terkait insiden tersebut. Tidak adanya pernyataan terbuka dari pengelola semakin memperbesar tanda tanya publik dan memperkuat desakan agar dilakukan audit menyeluruh.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan dalam pelaksanaan program MBG di daerah. Masyarakat berharap pemerintah daerah, instansi terkait, serta aparat pengawas segera turun tangan secara serius dan transparan. Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa tidak boleh berubah menjadi sumber masalah yang justru membahayakan kesehatan dan meruntuhkan kepercayaan publik.
Publik kini menunggu langkah nyata: apakah negara benar-benar hadir untuk melindungi hak anak atas makanan yang layak dan aman, atau justru membiarkan program strategis ini terus diwarnai kelalaian tanpa pertanggungjawaban.
