Sumenep, pilarjatim.id — Program makanan bergizi gratis di Kabupaten Sumenep mendapat perhatian serius dari Masyarakat Peduli Percepatan Pembangunan Sumenep (MP3S). Organisasi tersebut secara resmi menyampaikan pengaduan ke Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia menyusul dugaan ketidaksesuaian menu makanan dengan standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Pengaduan itu disampaikan langsung oleh Ketua MP3S, Sahnan, S.M., S.E., di kantor BGN RI, Jakarta, pada Selasa (6/1/2026). Langkah ini diambil setelah MP3S melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program di lapangan dan menemukan indikasi bahwa sejumlah menu yang dibagikan belum memenuhi kebutuhan gizi ideal bagi masyarakat.
Menurut Sahnan, MP3S tidak sekadar menyampaikan keluhan, melainkan juga membawa contoh menu makanan yang selama ini diterima masyarakat sebagai bahan evaluasi pihak BGN. Dari hasil pengamatan awal, ia menilai terdapat komposisi menu yang patut dipertanyakan dari sisi kandungan gizi.
“Yang kami soroti bukan soal ada atau tidaknya makanan, tetapi apakah makanan tersebut benar-benar memenuhi standar gizi nasional. Dari contoh menu yang kami bawa, ada indikasi ketidaksesuaian yang perlu dikaji secara serius,” ujar Sahnan.
Ia menegaskan bahwa program makanan bergizi gratis merupakan kebijakan strategis yang menyangkut kesehatan publik, khususnya anak-anak, pelajar, dan kelompok rentan. Karena itu, kualitas menu tidak boleh diabaikan atau sekadar formalitas.
“Program ini menyangkut masa depan generasi. Standar protein, vitamin, serat, dan kecukupan energi harus benar-benar diperhitungkan. Jika tidak sesuai, tujuan program bisa meleset,” katanya.
MP3S berharap Badan Gizi Nasional dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di Sumenep, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Negara sudah menyiapkan program yang baik. Tinggal bagaimana pelaksanaannya di daerah diawasi dengan ketat agar tidak menyimpang dari tujuan awal,” pungkas Sahnan.
Pengaduan MP3S ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan kualitas pelaksanaan program makanan bergizi gratis, tidak hanya di Sumenep, tetapi juga di daerah lain, agar kebijakan nasional benar-benar berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat.
